PPDB SMA 2024 Kacau, Pegiat Pendidikan Ingin Kacabdin Jatim Tulungagung Sindhu Widyabadra Dipindah

SURYA.co.id | TULUNGAGUNG - Nama Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur wilayah Tulungagung dan Trenggalek, Sindhu Widyabadra, dinilai menjadi sosok yang harus bertanggung jawab di balik karut-marut pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA 2024 di Tulungagung.

Meski pelaksanaan PPDB SMA 2024 di Tulungagung kacau, selama ini Sidhu Widyabadra tidak pernah memberikan penjelasan terbuka pada keluhan masyarakat.

Pegiat pendidikan yang juga anggota Dewan Pendidikan Tulungagung, Hery Widodo, menyatakan atas sikap Sindhu Widyabadra ini pihaknya menyerukan agar Sindhu dipindah dari Tulungagung.

Baca juga: Kacab Dindik Tulungagung-Trenggalek Sindhu Widyabadra Tutup Mulut Seusai Dipanggil DPRD Tulungagung

“Ada kebuntuan komunikasi antara daerah dan provinsi. Dia tidak komunikatif sehingga PPDB SMA 2024 di Tulungagung menjadi kacau,” ujar Hery, Senin (12/8/2024).

Lanjut Hery, selama ini Sindhu terkesan merasa sebagai pejabat Pemprov Jatim.

Dengan statusnya ini, dia tidak ada kewajiban tunduk pada bupati dan tidak wajib berkoordinasi dengan Pemkab Tulungagung.

"Padahal meski bukan pegawai Pemkab Tulungagung, sikap koordinatif  seharusnya tetap ada. Itu yang diabaikan oleh Sindhu sehingga PPDB menjadi kacau. Dia tidak memahami secara utuh masalah di daerah, itu yang menjadi sumber kekacauan,” sambung Hery.

Hery mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Dindik Jawa Timur.

Komunikasi ini terjadi karena sebelumnya Hery mewakili sejumlah siswa, mengirim surat keberatan atas pelaksanaan PPDB di SMAN 1 Kedungwaru.

Kesempatan itu dimanfaatkan Hery untuk menyampaikan aspirasi agar Sindhu dipindah dari Tulungagung.

“Sekretaris Dindik menjanjikan Sindhu akan dipindah saat mutasi mendatang. Karena tidak mungkin melakukan mutasi hanya satu orang saja,” katanya.

Mantan Ketua Komite di SMKN 3 Boyolangu ini juga meminta para kepala sekolah turut dievaluasi.

Sebab menurutnya, karut-marut pelaksanaan PPDB juga tidak lepas dari tanggung jawab para kepala sekolah.

Kepala sekolah yang tidak melakukan pengawasan langsung membuat operator bisa main-main dalam pelaksanaan PPDB 2024.

Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, tidak frontal menyatakan Sindhu harus diganti.

Namun, politisi dari Partai Gerindra ini mendorong untuk dilakukan evaluasi pada sosok Sindhu yang menjadi penanggung jawab pendidikan SMA/SMK di Tulungagung.

Gunawan mengaku akan memanfaatkan jaringan antar partai yang ada di DPRD Jatim.

“Seperti Gerindra kan punya anggota di DPRD Provinsi. Akan kami sampaikan lewat sana,” jelasnya.

Sosok Sindhu mulai menjadi sorotan saat situasi pandemi Covid-19, awal 2022.

Saat itu ada SMA Negeri yang melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat.

Bupati Tulungagung kala itu, Maryoto Birowo, meminta Sindhu datang ke pendopo kabupaten untuk koordinasi.

Namun permintaan ini diabaikan oleh Sindhu hingga membuat bupati naik pitam.

Bupati merasa punya kewajiban untuk melindungi keselamatan para siswa SMA yang adalah warga Tulungagung.

Namun Sindhu terkesan tidak peduli dengan maksud bupati.

Baru pada pemanggilan kedua Sindhu mau datang ke Pendopo Kabupaten Tulungagung.

Sekitar 1 tahun terakhir Sindhu memilih berkantor di Trenggalek, setelah ramai kasus jual beli seragam di SMA/ SMK tahun 2023.

Padahal pejabat sebelumnya lebih banyak berkantor di Tulungagung.

Kasus penjualan seragam jutaan rupiah dari sekolah ke siswa baru diungkap pertama kali oleh wartawan di Tulungagung.

Pemindahan kantor ini memicu dugaan, Sindhu sengaja menghindari sikap kritis warga Tulungagung yang mengeluhkan pendidikan.

Saat dimintai penjelasan oleh wartawan, Sindhu selalu bungkam.

Dia justru meminta wartawan dari Tulungagung datang ke kantornya di Trenggalek.