Akhir Perseteruan SMP Petra Vs RW Manyar Dipicu Iuran Rp 32 Juta, Eri Cahyadi: Ada Titik Temu

Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umumn pemkot," jelasnya.

Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.

"Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak," ujarnya.

Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.

SMP Petra Merasa Dipaksa

Baca juga: Alasan Perseteruan SMP Petra Vs RW Manyar: Pihak Sekolah Ngaku Dapat Ancaman dan Alasan Iuran Naik

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihaknya secara tiba-tiba mendapatkan informasi kenaikan iuran tersebut.

"Asal mula (perseteruan dengan RW) karena iuran tahun 2024 kita ada kenaikan iuran semula Rp 32 juta jadi Rp 35 juta," kata Christin saat ditemui di kantornya, Kamis (1/8/2024).

Oleh karenanya, pihak SMP Petra mempertanyakan kenaikan yang dinilai mendadak tersebut.

Akhirnya, Petra menyatakan menolak membayar karena merasa dipaksa.

"Kok bisa naik tanpa mengundang Petra. Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra harus mengikuti semua keputusan mereka, kan kalau seperti ini tidak adil," jelasnya. 

Menurut Christin, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan."

"Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," ujarnya.