Apel 5.000 Satgas di Kota Surabaya, PDIP Panaskan Mesin Darat untuk Pilkada Jatim 2024

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PDI Perjuangan mulai memantapkan kerja pemenangan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jawa Timur tahun 2024.

Partai berlambang kepala banteng ini menggelar "Apel Satgas PDI Perjuangan" di Tugu Pahlawan, Surabaya, Sabtu (3/8/2024).

Dipimpin langsung Komandan Satgas Nasional Cakra Buana PDI Perjuangan Komarudin Watubun, ada sekitar 5 ribu satgas PDI Perjuangan ikut serta.

Sebanyak 3.000 di antaranya berasal dari Surabaya dan sisanya merupakan Satgas dari Sidoarjo.

Di hadapan peserta apel, Komarudin mengingatkan para kader untuk mewaspadai berbagai praktik kecurangan pihak lain selama Pilkada.

Berkaca pada pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024, ada berbagai praktik yang harus diantisipasi.

"Sebagai masyarakat dan peserta pemilu, kita merasakan banyak hal yang tak baik selama pemilu kemarin. Jangan sampai itu kembali terjadi. Kata orang bijak, hanya keledai yang akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali," kata Komarudin dikonfirmasi seusai acara.

Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan ini mencontohkan keikutsertaan rezim untuk memenangkan calon tertentu di pemilu 2024 sebagai bentuk kecurangan.

Menurut Anggota DPR RI ini, besar kemungkinan hal serupa bisa kembali terjadi di Pilkada.

"Kita lihat, indikasi kuat pada Pilkada langsung cawe-cawe ini pasti akan berlangsung. Makanya, kami keliling ke seluruh Indonesia, kami mengingatkan teman-teman satgas untuk bergerak. Satgas ini harus memiliki kesadaran untuk menjaga reformasi yang baik," tandasnya.

Pilkada bermartabat menjadi salah satu momentum untuk menjaga iklim demokrasi tetap berjalan di alurnya. Ini sejalan dengan semangat reformasi pasca runtuhnya orde baru lebih dari dua dekade silam.

"Tanpa adanya reformasi, tidak mungkin tukang kayu menjadi pejabat, tidak mungkin tukang martabak jadi pejabat, atau penjual pisang jadi pejabat. Makanya, ini harus punya kesadaran, apa yang diperjuangkan para pendahulu kita pertahankan. Jangan sampai, kita sudah tidak berjuang (saat reformasi) kemudian merusak perjuangan itu," tandasnya.

Salah satu indikator kecurangan tersebut di antaranya penggunaan program pemerintah, bantuan sosial (bansos), hingga aparatur negara untuk kepentingan elektoral.

"Pilkada langsung ini harus lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat," katanya.

"Jangan dimanipulasi dengan sembako, kekuasaan, apalagi dengan instrumen negara untuk memenangkan kelompok atau pihak tertentu," kata legislator dari dari daerah pemilihan (dapil) Papua ini.