Hari Pertama Jadi Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo Langsung Singgung ASN Soal Netralitas di Pilkada

SURYA.CO.ID, JOMBANG - Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim) yang baru, Teguh Narutomo resmi dilantik dan sudah tiba di Kota Santri untuk menjalankan tugas.

Teguh Narutomo langsung menyinggung Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral selama musim politik.

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) secara resmi telah melantik Teguh Narutomo sebagai Pj Bupati Jombang.

Teguh sendiri menggantikan posisi Sugiat yang mengundurkan diri karena akan maju di Pilkada 2024.

Pelantikan Teguh menjadi Pj Bupati Jombang sendiri digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada Selasa (23/7/2024) pagi. Teguh dilantik oleh Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono.

Sebelum menjabat PJ Bupati Jombang, Teguh Narutomo sendiri menjabat sebagai Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Teguh Narutomo saat dikonfirmasi awak media usai agenda pisah sambut di Gedung Bung Tomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang mengatakan, ia diamanahi jabatan sebagai Pj di tahun politik.

Artinya, ada tugas lain yang harus ia emban selama menjadi Pj dalam perhelatan Pilkada Jombang 2024.

"Mengenai tahun politik, seperti kita ketahui bersama dalam waktu dekat akan ada Pilkada serentak. Tentunya dalam klausul saya menjadi Penjabat (Pj) bupati ini ada perintah untuk menjaga kondusifitas terkait fair play-nya pelaksanaan Pilkada di Jombang," ucapnya kepada awak media.

Pria yang lahir di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) itu mengatakan, ASN harus tetap menjaga netralitas selama Pilkada.

"Juga mengenai ASN ini netralitas harus dijaga. Caranya dengan apa? Dengan memprioritaskan ASN itu sendiri," kata Teguh.

Ia menuturkan, jika nantinya ditemukan ASN terlibat dalam politik praktis akan diverifikasi detail. Namun, ia percaya jika ASN yang berkualitas tidak akan terbuai bujuk rayu politik praktis.

"Ketika ada ASN yang memang terlibat dalam politik praktis, kami akan verifikasi secara detail. Karena saya meyakini, ASN yang punya kompetensi itu tidak mudah terbuai, dirayu untuk bermain politik," ungkapnya.

Lebih lanjut, Teguh juga menyebut, jika nantinya akan ada sanksi kepada ASN yang terlibat politik praktis. Dan semua itu sudah diatur dalam regulasi yang jelas.

"Sanksinya pun ada, di SKB Bersama itu juga sudah memberi klausul-klausul pasal terkait ketidaknetralan ASN," pungkas Teguh.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID