Padahal Puluhan Warga di Jember Ini Masih Hidup, Tapi Status Adminduk Meninggal Dunia

SURYA.CO.ID, JEMBER - Selama 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Jember di Jawa Timur (Jatim), telah menerima sekitar puluhan aduan bahwa warga yang masih hidup tetapi status kependudukannya telah meninggal dunia.

Kepala Dispenduk Capil Jember Isnaini Dwi Susanti mengungkapkan, kasus tersebut diketahui setelah pemilik Administrasi Kependudukan (Adminduk) tersebut protes langsung.

"Kasus seperti itu tidak lebih dari 50 yang datang, kemudian proses. Kira-kira ada 25 aduan tersebut," ujar Santi, sapaan Isnaini Dwi Susanti, Jumat (19/7/2024).

Menurutnya, perubahan status itu dilakukan oleh anggota keluarga pemilik identitas tersebut. Mereka datang di Kantor Dispendukcapil Jember dengan membawa surat kematian.

"Ada yang bapaknya dimatiin (Adminduknya) oleh anaknya, karena bapaknya nikah lagi dan tidak menafkahi keluarganya. Tahunya itu pada saat putrinya mau nikah, ditanya di mana ini walinya. Setelah dilacak, bapaknya ini datang ke kami bilang kalau masih hidup," ungkap Santi.

"Saat ditanya kenapa kok datanya d laporkan mati sama anaknya? Akhirnya mengaku kalau bapak ini tidak menafkahi keluarganya," imbuhnya.

Hal-hal semacam inilah, lanjut Santi, yang membuat data kependudukan di Kabupaten Jember menjadi tidak valid. Meskipun syarat administrasinya telah terpenuhi.

"Syaratnya telah tercukupi ada surat kematian dari desa, terus ada pelapornya dan ada KK-nya. Kami dilarang untuk memastikan itu aduan itu. Selama syarat tercukupi dan kami yakini itu benar, tentunya kami proses," jelasnya.

Oleh karena itu, Santi mengimbau kepada masyarakat Jember untuk selalu mengupdate data kependudukan. Sebab validasi data Adminduk sangat menentukan perkembangan jumlah penduduk.

"Agar data di negeri ini benar, data pemkab benar. Sehingga tahu jumlah anak yang sekolah, berapa orang yang belum bekerja. Jadi datanya dari situ semuanya sehingga bisa clear," urainya.

Mengingat untuk mendukung validasi data kependudukan, imbuh Santi, diperlukan kesadaran masyarakat untuk aktif melapor, sebab mereka yang lebih tahu kondisi anggota keluarganya.

"Karena yang tahu kalau putranya sudah tidak SD lagi, pendidikan terakhirnya apa, apakah sudah menikah, kan warga itu sendiri yang tahu," paparnya.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID