1.000 Anggota Dewan Main Judi Online dan Sikap Pemprov Jatim

Pemerintah Provinsi (Pemprov) menyikapi serius fakta judi online di Jawa Timur masuk urutan keempat terbesar secara nasional.

Saat ini Dinas Kominfo Jatim ditugaskan berkoordinasi dengan pemerintah pusat hingga pihak kepolisian.

Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono menjelaskan, koordinasi itu sangat diperlukan. Dia pun menegaskan Pemprov Jatim bakal siap menindaklanjuti.

"Kita tunggu mereka yang menentukan. Kalau kita kan siap berkolaborasi untuk action-nya," kata Adhy di Surabaya, Rabu (26/6).

Berdasarkan data yang sebelumnya dirilis oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jatim masuk urutan keempat dari 5 provinsi terbesar secara demografi yang terpapar judi online. Hal itu berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Dari data itu diketahui, Jatim dengan 135.227 pelaku pemain judi online. Jumlah transaksinya pun fantastis yakni Rp 1,051 triliun.

Menurut Adhy, Jatim masuk yang terbesar juga lantaran jumlah penduduknya yang banyak. Meski begitu, Adhy menegaskan koordinasi intens kini terus dilakukan.

Sebab, Pemprov memastikan komitmen untuk memberantas praktik judi online. Apalagi selama ini diakui Pemprov berkolaborasi dengan Polda Jatim terkait cyber.

"Satgas sudah terbentuk tinggal bagaimana implementasinya," ungkap Adhy.

Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Imam Sugianto memastikan, IP address situs judi online tidak berasal dari Jatim. Namun ia membenarkan jika para pelaku judi online disinyalir tak sedikit berasal dari Jatim.

"Kami mendapat instruksi dari Kapolri untuk pemberantasan judi online. Jawa Timur ini banyak dari sisi pelaku ya untuk IP address dan lain sebagainya itu dari pusat sana," ujar Imam saat dikonfirmasi usai menggelar bakti kesehatan gratis di Gedung RCC Lumajang pada Rabu (26/6).

Imam menambahkan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memberantas praktek perjudian online yang sarat akan efek candu itu.

"Kami berkolaborasi dengan memberikan bukti kepada kolega kita yang ada di Jakarta. Kemudian Polda Metro Jaya dan Mabes Polri yang melakukan penindakan," jelasnya. (Tribun Network/fer/mam/wly/yus/ew)