Demo Menggugat 7 Program Prioritas Bupati Jember di DPRD, Mahasiswa IMM Malah Dipentungi Polisi

SURYA.CO.ID, JEMBER - Unjuk rasa ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember di depan DPRD Jember, Senin (10/6/2024), membawa misi bagus tetapi waktunya tidak tepat. Bukannya bisa bertemu Bupati Jember, Hendy Siswanto, sejumlah mahasiswa malah menjadi sasaran pentungan polisi saat terjadi aksi dorong.

Gesekan itu pecah lantaran para mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD, sedangkan polisi berkewajiban menjaga rapat paripurna yang juga diikuti Bupati Hendy. Aksi dorong akhirnya terjadi antara para demonstran dengan aparat kepolisian.

Pantauan di lapangan, polisi mendorong puluhan mahasiswa bahkan sebagian memukuli menggunakan pentungan karet. Akibat tindakan represif aparat, para demostran mundur hingga di depan pintu gerbang DPRD Jember. Terdengar mahasiswa yang terkena pentungan berteriak untuk mem protes tindakan aparat kepolisian.

Ketua Umum Pimpinan Cabang IMM Jember, Dwi Nauval Zakaria mengaku, anggotanya mendapatkan tindakan represif dari aparat kepolisian saat hendak memberikan rapor merah dalam program kerja Bupati Hendy.

"Kader-kader kami dipentungi dengan tongkat. Padahal kami tidak melakukan tindakan provokatif apapun. Tetapi kami dihajar oleh kepolisian, ini sangat disayangkan," kata Nauval.

Menurutnya, standar operasional prosedur (SOP) pengamanan polisi perlu dievaluasi. Agar hal serupa tidak dialami oleh para demostran di kemudian hari.

"Ini perlu kami sampaikan agar menjadi evaluasi bagi kepolisian. Kami akan terus menyatakan kebenaran karena kami anti pada kebathilan," tegas Nauval.

Nauval mengemukakan bahwa pemukulan terjadi ketika massa hendak masuk. Karena Bupati Hendy tidak mau menemui demonstran. "Padahal kami berharap bupati bisa menemui kami, karena banyak kader-kader kami dari mahasiswa tidak mampu. Mereka tidak dapat beasiswa, padahal dari kalangan tidak mampu," katanya.

Nauval mengatakan, aksi ini untuk memberi rapor merah terhadap Bupati Hendy selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Jember. Hal itu dibuktikan masih tingginya angka stunting.

"Pendistribusian pupuk subsidi yang belum maksimal. Padahal alokasinya dua kali lipat, tetapi sampai sekarang baru terserap 30 persen," imbuhnya.

Selain itu, kata Nauval, marak nepotisme di Pemkab Jember karena banyak anggota keluarga Bupati Hendy menduduki jabatan strategis di birokrasi.

"Selain itu tujuh program Bupati juga minim realitas, ini sangat mengecewakan kami terutama mahasiswa, petani, nelayan dan buruh," tambah Nauval.

Selain itu, Nauval menegaskan bahwa anggota DPRD Jember juga minim kontrol terhadap kerja pemkab. Khususnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"DPRD tidak maksimal mengawal anggaran dan program kerja yang dilakukan eksekutif. Nyatanya banyak dugaan korupsi di Kabupaten Jember, salah satunya anggaran pembangunan pabrik pupuk," urainya.

Sementara Kabag Ops Polres Jember, Kompol Istono membantah adanya pemukulan terhadap mahasiswa karena ia menilai hanya terjadi aksi dorong.

"Saya rasa itu hal yang wajar, karena kami juga harus mengamankan unjuk rasa ini agar berjalan kondusif. Dan tadi adik-adik memaksa masuk, tetapi kami bertahan saja," kata Istono.

Ketika aksi saling dorong itu nyaris chaos namun para pengunjuk rasa masih bisa diajak negosiasi, sehingga tidak sampai terjadi kericuhan berkepanjangan.

"Sempat tadi baret anggota diambil oleh adik-adik tetapi setelah itu dikembalikan atas perintah korlapnya. Tidak ada yang terluka, baik mahasiswa ataupun anggota polisi," paparnya.

Sementara Asisten Pemkab Jember Bidang Admistrasi Umum, Harry Agustriono mengatakan, Bupati Hendy tidak bisa menemui massa karena bersamaan dengan sidang paripurna di dalam Gedung DPRD.

"Akhirnya kami yang diminta untuk menemui mahasiswa. Ini bukan berarti bupati menyepelekan mereka, tetapi karena kami bagian dari pemkab, jadi bupati menghadiri undangan paripurna," dalih Agus.

Agus mengaku seluruh tuntutan dari kader IMM Jember tersebut akan diserahkan kepada Bupati Hendy. Sebab aspirasi mereka harus tetap diperhatikan. "Karena itu adalah aspirasi dan hak mereka sebagai masyarakat untuk memberikan masukan kepada bapak bupati," paparnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim mengatakan rapor merah dari kader IMM ini akan dipelajari. Sebab itu adalah penilaian mereka terhadap kerja Pemkab.

"Kebetulan kami yang juga petinggi partai akan mempertimbangkan itu. Tentunya kalau ini raport merah berarti kan menandakan tidak bisa naik kelas, apakah layak tidak untuk tahun depan," kata Halim.

Halim juga menilai, terjadinya aksi dorong antara polisi dengan mahasiswa sore tadi itu hanya masalah miskomunikasi saja di lapangan. "Jadi kami tanggapi secara baiklah, tidak usah berlebihan. Kalau kami beranggapan, itu cuma ada miskomunikasi," ucapnya. *****