Pilkada Jatim 2024

PKB Minta Semua Calon Kepala Daerah Tingkatkan Elektabilitas, Awal Juli Harus Sentuh 80 Persen

Sebagai informasi, belum lama ini DPP PKB mengumumkan 64 nama calon kepala daerah yang mendapatkan dukungan untuk Pilkada serentak 2024.

|
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Deddy Humana
surya/yusron naufal putra (yusronnaufal8)
Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah. 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - PKB Jatim meminta para bakal calon kepala daerah yang sudah mendapatkan dukungan DPP untuk bekerja meningkatkan popularitas hingga elektabilitas jelang Pilkada serentak 2024. Para bacakada juga diharapkan intensif membangun komunikasi politik guna meluaskan dukungan.

Sebagai informasi, belum lama ini DPP PKB mengumumkan 64 nama calon kepala daerah yang mendapatkan dukungan untuk Pilkada serentak 2024. Dari jumlah itu, beberapa adalah calon kepala daerah di Jawa Timur dan sebagian merupakan kader internal PKB. Misalnya, Thoriqul Haq untuk Kabupaten Lumajang.

"Mereka harus meningkatkan elektoral dengan menaikkan popularitas. Minimal pada Juni akhir hingga awal Juli, popularitas harus menyentuh di atas 80 persen," kata Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah saat dihubungi dari Surabaya, Minggu (2/6/2024).

Tugas ini berlaku termasuk kepada calon kepala daerah yang merupakan petahana. Menurut Anik, peningkatan popularitas menjadi keniscayaan dan tahap awal untuk bisa meraih banyak dukungan dari masyarakat. Peningkatan popularitas juga bisa dilakukan dengan turun menemui masyarakat.

Sementara Anik menegaskan komunikasi politik juga perlu terus dilakukan. Tujuannya membangun koalisi dukungan untuk Pilkada mendatang. Komunikasi politik menjadi hal penting terutama kepada para cakada yang belum memiliki pendamping atau wakil.

Dari pengumuman DPP sebelumnya, selain Lumajang, daerah seperti Bojonegoro dan Blitar juga masih memuat nama tunggal untuk calon kepala daerah atau belum satu paket dukungan untuk wakil kepala daerah. "Sehingga, kami harap komunikasi politik bisa dilakukan," ungkap Anik.

Komunikasi dimaksud harus dilakukan dengan berbagai politik tanpa sekat. Termasuk juga dengan berbagai stakeholder penting seperti kiai dan tokoh masyarakat di daerah. "Komunikasi itu harus menyesuaikan kharakteristik daerah masing-masing," ujar wakil ketua DPRD Jatim itu. *****

Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved