Mas Ipin Tak Mendaftar Lewat Parpol Lain, PKS Tetap Beri Dukungan Untuk Kembali Pimpin Trenggalek

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Trenggalek menjaring sejumlah nama untuk diusung dalam Pilkada Trenggalek 2024, salah satu nama yang mencuat adalah incumben atau petahana Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin.

PKS melakukan penjaringan melalui dua cara, yang pertama dengan membuka pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cabup-Cawabup) dan kedua, melalui usulan kader.

Hingga Rabu (29/5/2024) ada 4 tokoh yang telah mendaftar ke PKS. Yang pertama adalah pengusaha, Rizky Sembada, lalu Pengurus Demokrat Jatim, Mugianto, ketiga adalah pengusaha muda, Didit Sasongko, dan terakhir adalah kader internal PKS, Alwi Burhanudin.

Sedangkan Mochamad Nur Arifin telah berkomitmen untuk tidak ikut pendaftaran ke semua partai politik yang ada di Trenggalek termasuk PKS.

"Pernah kita lakukan komunikasi dengan petahana, dan iamenyampaikan tidak akan mengambil formulir dari parpol yang ada, cukup dari partainya sendiri (PDI Perjuangan)," kata Ketua DPD PKS Trenggalek, Komarudin, Rabu (29/5/2024).

Namun demikian, Komarudin memastikan peluang bupati yang disapa Mas Ipin untuk mendapatkan rekomendasi dari PKS masih terbuka lebar apalagi sejumlah nama yang mendaftar ke PKS juga menginginkan menjadi Cawabup Mas Ipin.

Selain itu, masih ada mekanisme usulan kader, yang mana pengurus dan kader mulai tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa diberikan formulir untuk mengusulkan nama yang layak untuk memimpin Trenggalek.

"Sudah dilaksanakan, ada beberapa nama yang tidak mendaftar Cabup-cawabup ke PKS tetapi masuk usulan teman-teman kader, termasuk petahana juga masuk usulan," jelasnya.

Lebih lanjut, Komarudin memastikan komunikasi antara PKS dan PDIP Trenggalek juga berjalan baik, begitu juga antara Komarudin dan Mas Ipin sebagai sesama ketua partai politik. "Kita terus berkomunikasi, jadi PKS bisa mengusung Mas Ipin, bisa tidak. Final rekomendasi tetap di tangan DPP PKS," ucapnya.

Di sisi lain, hasil Rapat Koordinasi dengan DPW PKS Jawa Timur telah memerintahkan pengurus di tingkat kabupaten untuk segera melaksanakan penjaringan dan berkoordinasi dengan partai politik lain.

Termasuk dengan PKS Trenggalek yang tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri karena hanya mendapatkan 6 kursi dari syarat minimal 9 kursi.

"Arah koalisi tidak harus segaris dengan pusat maupun wilayah, karena politik itu tergantung bagaimana masing-masing pengurus kabupaten berkomunikasi dengan partai politik lain. Sedangkan di Trenggalek cukup cair dan PKS dekat dengan semua parpol yang ada," pungkasnya. *****