BPBD Jatim Galang Pembentukan Klaster Logistik, Permudah Distribusi Bantuan di Lokasi Bencana

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Distribusi bantuan logistik untuk bencana alam di Jawa Timur biasanya terkendala medan di pelosok atau kepulauan. Sulitnya medan hingga minimnya moda transportasi seringkali membuat proses distribusi tersendat.

Karenanya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menilai perlunya peran berbagai pihak dalam menyukseskan urusan Penanggulangan Bencana (PB) tersebut. Pemerintah tidak bisa sendirian, berbagai lapisan masyarakat diajak ikut serta di dalamnya.

“Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Maka perlu menyamakan pemahaman tentang tujuan dan maksud pembentukan Klaster Logistik, serta peran setiap pihak berdasarkan SK Gubernur,” kata Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto, pada acara Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur tentang Klaster Logistik Pemprov Jatim di Surabaya, Selasa (14/5/2024).

Penyusunan Klaster Logistik penting untuk menghadapi resiko dan ancaman bencana yang ada di Jatim. Apalagi Jatim merupakan wilayah terluas nomor tiga di Indonesia dengan intensitas bencana yang tinggi.

Data statistik menunjukkan, Jatim terdiri dari 38 kabupaten/kota dengan 2.704 desa dan kelurahan di daerah resiko bencana tinggi. Total lebih dari 35.000 penduduk tinggal di daerah rawan bencana.

“Terdapat 58 lembaga yang sudah dihimpun menjadi anggota Klaster Logistik. Tujuannya agar bisa berkoordinasi dengan efektif sehingga memperlancar pasokan dan distribusi kebutuhan warga yang terdampak bencana,” tutur Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satriyo Nurseno menambahkan.

Lembaga-lembaga itu termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), badan pemerintah, badan usaha, lembaga non pemerintah, Palang Merah Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengolah Data Bagian Logistik, Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Suprapto mencontohkan, proses distribusi sempat terkendala cuaca dan medan pada gempa di Bawean akhir Maret lalu.

"Tantangannya memang untuk penanganan di pulau-pulau adalah transportasi. Alhamdulillah, kami mendapatkan bantuan dari Basarnas dan TNI sehingga bantuan bisa segera dikirimkan," kata Suprapto.

"Namun ke depannya, dengan adanya komunikasi yang lebih intens antar instansi, maka proses pengiriman bantuan akan lebih efektif. Prinsipnya, bagaimana kita yang saat ini ada di dalam Klaster Logistik bisa langsung bersinergi ketika terjadi bencana," katanya.

Koordinator Program Siap Siaga Jawa Timur, Ancilla Bere menjelaskan, pembentukan klaster ini bertujuan membangun komunikasi yang efektif antara anggota klaster. "Perlu adanya pola koordinasi yang melibatkan pelaku logistik agar bantuan bisa terselenggara secara efektif," kata Ancilla.

Penyaluran bantuan yang efektif bisa tepat sasaran, tepat guna, dan secara kualitas memadai. Hal ini berdasarkan evaluasi pada penyaluran logistik bencana sebelumnya.

“Selama ini, jika ada bencana, bantuan dari berbagai pihak berdatangan ke lokasi bencana. Sayangnya, jenis logistik itu ada yang tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya terjadi penumpukan bantuan sebab tidak ada mekanisme distribusi bantuan yang tepat,” terang Ancilla.

Bahkan terjadi kekurangan bantuan di titik bencana lainnya karena akses atau saat penyebarluasan logistik itu belum memadai dan disiapkan secara baik. Maka, diharapkan melalui klaster ini ada satu wadah ini dapat memeratakan bantuan logistik, baik peralatan atau non peralatan, serta meminimalisir tumpang tindih bantuan.

Untuk diketahui, Program Siap Siaga merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia untuk Manajemen Resiko Bencana.

Program Siap Siaga telah mendukung BPBD Provinsi Jawa Timur dan Perangkat Daerah Teknis terkait sehingga SK Gubernur no 188/741/kpts/013/2023 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Timur ditetapkan pada akhir 2023. *****