DPRD Soroti Dua Indikator Kinerja Utama Pemprov Jatim Yang Belum Capai Target

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - DPRD Jatim menyoroti dua indikator kinerja utama atau IKU Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dinilai belum mencapai target berdasarkan LKPJ Gubernur tahun 2023. Dua IKU tersebut yakni Indeks Gini dan Indeks Theil.

Sebagai informasi, IKU Provinsi Jawa Timur merupakan alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur Jatim.

Indeks Gini atau gini ratio digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Sementara Indeks Theil mengukur kesenjangan pendapatan antar wilayah.

Juru Bicara Pansus LKPJ Gubernur Akhir Tahun 2023, Mohammad Rosyidi menjelaskan, berdasarkan penilaian pihaknya dari total 11 IKU, dua IKU di antaranya memang tidak mencapai target.

"Capaian Indeks Gini yang mengukur kesenjangan antar kelompok pendapatan tahun 2023 sebesar 0,387 tidak mencapai target P-RKPD sebesar 0,3038 – 0,3690 dan target P-RPJPD sebesar 0,3676 – 3671," kata Rosyidi, Kamis (9/5/2024).

"Pada sisi lain, Indeks Theil yang mengukur kesenjangan pendapatan antar wilayah tahun 2023 sebesar 0,3308 memenuhi target LKPJ dan P-RKPD sebesar 0,33362 – 0,31162, namun tidak mencapai target P-RPJMD sebesar 0,31462–0,30162," lanjut Rosyidi.

Menurut Rosyidi, dari penilaian pihaknya, dua indikator ini memiliki kinerja yang terus menurun. Sehingga tak hanya menyoroti, Pansus kali ini juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Jatim dalam kaitan dua indeks kinerja utama tersebut.

Rekomendasi pertama adalah meminta ada penguatan koordinasi lintas perangkat daerah. Tujuannya, memfokuskan pada penguatan konektivitas antar wilayah yang mendorong perluasan akses ekonomi yang lebih merata.

Sementara kedua, adalah meminta adanya pemetaan program prioritas yang memiliki dampak pada terciptanya titik pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini dinilai penting, mengingat sekitar 50 persen PDRB jawa Timur disumbang dari enam daerah di Kawasan Gerbangkertosusila.

Yakni Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. "Sedangkan sekitar 50 persen PDRB Jawa Timur lainnya disumbang oleh 32 Kabupaten/kota lainnya," ujar Rosyidi yang juga merupakan Wakil Ketua Pansus. *****