PJ Gubernur Jatim Siap Akomodir 12 Tuntutan Buruh, Termasuk Merevisi Omnibus Law dan Perpres 82/2018

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PJ Gubernur Jatim, Adhy Karyono menemui ribuan massa buruh yang melakukan aksi di Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2024 di kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Rabu (1/5/2024) petang.

Keluar dan menyapa ribuan buruh, Adhy menyampaikan orasi hasil dari audiensi bersama perwakilan 23 serikat buruh yang dilakukan sebelumnya di Ruang Brawijaya Kantor Gubernur Jatim.

Adhy menegaskan, Pemprov Jatim siap menerima dan mengakomodir 12 tuntutan yang disampaikan buruh Jatim dalam peringatan May Day 2024 ini. Adhy berjanji akan memfasilitasi semua tuntutan, bahkan dikatakannya sejalan dengan semangat Pemprov Jatim.

“Kami di sini bersama Pak Kapolda, Pak Pangdam 5 Brawijaya, bersama-sama juga dengan BPJS kesehatan BPJS, BPJS tenaga Kerja dan juga ada perwakilan bapak Ibu sekalian dari 23 organisasi buruh serikat pekerja, kami sudah melakukan diskusi atas seluruh permintaan dan usulan yang disampaikan oleh perwakilan buruh,” kata Adhy.

“Pada dasarnya, misinya panjenengan semua adalah sama. Bahwa kesejahteraan buruh itu nomor satu. Bahkan pemerintah provinsi Jawa Timur hampir 99 persen sebetulnya setuju dan akan tampung 12 usulan dan tuntutan panjenengan semua,” tegasnya.

Ditegaskan Adhy, yang pertama Pemprov Jatim menampung dan akan meneruskan semua usulan yang disampaikan oleh Aliansi Gabungan Serikat Pekerja Jawa Timur (GASPER JATIM) yang bersifat nasional ke Pemerintah Pusat.

Yaitu Tolak Omnibus Law UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, Revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018, menolak kenaikan cukai rokok tahun 2025, peningkatan alokasi DBHCHT untuk pekerja minimal 10 persen, penolakan Kawasan Tanpa Rokok, Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.

“Yang kedua Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memfasilitasi perwakilan GASPER JATIM untuk menyampaikan dan audensi langsung dengan Pemerintah Pusat yang pesertanya adalah perwakilan dari pemerintah dan perwakilan dari GASPER JATIM,” tegasnya.

Yang ketiga, untuk perwakilan yang audensi dengan BPJS Kesehatan Pusat diwakili oleh Jamkeswatch Jawa Timur dan beberapa perwakilan dari GASPER JATIM.

Kemudian keempat, Pemprov Jatim mengalokasikan dana APBD Provinsi Jawa Timur untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jawa Timur (sebagai jaring ketiga setelah kepesertaan Peserta Penerima Upah dan PBI Kabupaten/Kota).

“Yang kelima Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur akan mengakomodir usulan dari Jamkes Watch GASPER Jatim tentang Badan Pengawas Rumah Sakit,” tegas Adhy.

Berikutnya, Adhy juga menjamin pemprov mengakomodir tuntutan yang keenam. Yaitu memastikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menerima usulan dan masukan terkait penambahan kuota serta pengawasan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Afirmasi Anak Buruh sebesar minimal 5 persen.

“Yang berikutnya Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerima usulan dari GASPER JATIM untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya,” tegas Adhy.

Dan yang ke delapan, terkait usulan buruh mengenai Peraturan Daerah tentang pesangon di Jawa Timur. Hal itu akan dikomunikasikan terlebih dahulu antara Pemprov Jatim dengan DPRD Jatim.

“Dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur juga akan menerima usulan terkait penyediaan perumahan layak dan terjangkau untuk pekerja/buruh yang berada di dekat lokasi kawasan industri,” tegasnya.

Selain itu, dipastikan Adhy juga bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur akan menerima usulan penyediaan transportasi layak dan murah diperuntukkan pekerja/buruh dalam bekerja di kawasan padat industri.

“Dan kami Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerima usulan terkait penolakan Raperda tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk selanjutnya akan dikomunikasikan dengan DPRD Provinsi Jawa Timur,” tegas Adhy.

“Komitmen kami yang ke-12, usulan sebagaimana dimaksud pada poin-poin di atas, akan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Adhy.

Sementara Ketua GASPER Jatim, Ahmad Fauzi menegaskan bahwa pihaknya berterima kasih atas penerimaan PJ Gubernur Jatim yang begitu terbuka pada kelompok buruh.

Tidak hanya itu, pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengawal tuntutan buruh. Khususnya terkait upaya untuk merevisi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Kita tetap konsisten, menyuarakan agar Omnibus Law direvisi oleh pemerintah pusat. Kita tetap istiqamah direvisi pemerintah pusat. Dalam pandangan kita UU Ciptaker atau Omnibus Law bukan Al-Quran. Itu buatan manusia bisa digugurkan bisa merevisi,” tegasnya.

Pihaknya percaya PJ Gubernur Jatim sama dengan semangat Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa dalam merumuskan UMK sesuai dsngan kebutuhan provinsi jatim bukan pemerintah pusat.

“Pekerja buruh di luar ring 1 upahnya rendah. Beliau setuju kebijakan UMK disesuaikan di Jawa Timur. UMK tidak ditandatangani menteri atau presiden tapi gubernur,” pungkas Fauzi. ******