Tak Terapkan Jenis Seragam Sekolah Baru, Dindik Jatim Masih Kaji Kebijakan Kemendikbud

SURYA.co.id | SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim di tahun ini tidak akan menerapkan perubahan seragam sekolah sesuai dengan aturan baru dalam Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Aries Agung Paewai mengungkapkan Dindik Jatim menilai keputusan Kemendikbud tersebut kurang relevan dengan kondisi masyarakat di daerah-daerah.

"Kami masih berjuang dalam menyediakan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi meskipun siap mendukung aturan tersebut, diperlukan kajian mendasar dan berbagai pertimbangan yang tidak memberatkan masyarakat. Apalagi, masih banyak keluarga siswa yang tergolong belum mampu untuk membeli seragam," lanjutnya.

Kesulitan keluarga siswa ini dikatakan Aries akan semakin terasa karena Dindik Jatim tidak lagi melakukan pengadaan untuk seragam sekolah gratis.

Pasalnya, di tahun 2025, pemerintah provinsi se-Indonesia akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk Jawa Timur, anggaran PAD sebanyak Rp 4 triliun dari pajak kendaraan bermotor tidak lagi dikelola Pemprov.

"Sebelumnya adanya potongan angggaran ini kami jugatidak bisa melakukan pengadaan karena butuh dana yang begitu besar. Apalagi di tahun 2025, untuk itu perlu ada pembahasan secara intensif dengan pemerintah pusat, apakah penerapan seragam adat itu bisa dilakukan," pungkasnya.

Anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur, Suko Widodo, menilai kebijakan tentang seragam sekolah bukan sesuatu hal mendesak untuk dilakukan, mengingat masih banyak yang perlu diperhatikan, seperti infrastruktur.

“Saya kira perlu dikaji ulang terkait pemakaian seragam jika ada perubahan. Fungsi utama negara mencerdaskan bangsa. Tidak hanya cerdas pengetahuan, tapi cerdas hidup, dan digital,” kata Suko.

Dosen Universitas Airlangga ini menyarankan agar pemerintah fokus pada peningkatan infrastruktur sekolah untuk menunjang kompetensi siswa.

Layaknya banyak negara maju yang tidak mempermasalahkan atribut.

“Soal seragam adat, pusat harus mengajak orang daerah untuk merumuskan. Sementara ini, daerah juga sudah melakukan penataan seragam juga. Termasuk pakaian nasional dan adat,” ungkap Suko.