Tidak Mau Kehilangan Momen Raih 27 Kursi DPRD Jatim, PKB Tidak Keburu Tentukan Calon Gubernur Jatim

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan tidak akan terburu-buru memutuskan nama untuk kontestasi Pilgub Jatim 2024. Selain karena masih harus melalui proses mekanisme internal, PKB saat ini menghormati proses PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pengawalan sengketa di MK penting mengingat salah satu pasangan calon (paslon) yang mengajukan PHPU adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Diketahui, Muhaimin merupakan Ketua Umum PKB yang sebelumnya menjadi cawapres Anies.

"Kami saat ini masih fokus pengawalan. Hingga saat ini kami masih belum membahas nama," kata Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah saat di konfirmasi di Surabaya, Minggu (31/3/2024).

Meski demikian, Anik mengakui analisa awal mengenai Pilgub akan dilakukan. Apalagi PKB mengakui jika banyak stok internal yang mumpuni.

Hanya saja mengenai peluang siapa yang akan diusung, Wakil Ketua DPRD Jatim itu menegaskan masih belum mengerucut pada nama siapapun.

Bagi Anik, Pilgub 2024 ini merupakan kontestasi krusial bagi partainya. Sebab PKB mengaku tidak ingin kehilangan momentum kesuksesan hasil Pileg dengan raihan 27 kursi DPRD Jatim. Target baru kini ditetapkan yakni bisa menang di Pilgub dan Pilkada di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

Poin penting lain yang menjadi krusial adalah hasil catatan evaluasi bahwa PKB dalam beberapa kali kontestasi Pilgub Jatim belum berhasil mengantarkan kader ke kursi empuk gubernur. Sehingga PKB memastikan akan melakukan pertimbangan matang sebelum menetapkan nama.

Di antara kriteria yang dipelototi adalah popularitas dan elektabilitas yang mumpuni. Disamping itu mempertimbangkan loyalitas dan integritas kepada partai. "Tetapi sampai sekarang kita belum menunjuk inisial apalagi nama. Kami tidak akan grusa-grusu," seloroh Anik.

Berdasarkan penjelasan Anik sebelumnya, mekanisme internal yang dilakukan PKB yakni akan mulai membentuk Desk Pilkada sebagai persiapan sebelum penjaringan. Tim khusus ini nanti bakal bertugas melakukan mekanisme lanjutan dalam penjaringan calon kepala daerah.

Setelah pembentukan Desk Pilkada itu, PKB akan melakukan penjaringan terbuka baik kader maupun non kader. Pendaftaran ini dibuka untuk siapapun sepanjang memenuhi persyaratan. Di antara syaratnya adalah kesamaan visi misi dengan PKB.

Setelah mendapati kandidat, tahap selanjutnya adalah melakukan jajak pendapat publik dengan menggelar semacam survey. Namun survey dimaksud tidak hanya bergantung dari angka kuantitatif calon melainkan termasuk juga sisi kualitatif.

"Kemudian juga kami akan meminta pendapat dari tokoh masyarakat terutama kiai dan ulama NU untuk memberikan masukan," jelas Anik dalam kesempatan belum lama ini.

Tahap selanjutnya adalah uji kelayakan dan kepatutan yang akan langsung dilakukan oleh DPP PKB baik untuk calon gubernur maupun calon bupati/wali kota. "Selebihnya nanti kewenangan DPP," jelasnya. *****