Sosok RBS Bos Harvey Moeis dan Helena Lim Diduga Kabur ke Luar Negeri, Ini Perannya Menurut MAKI

Fakta ini membuat kejaksaan agung bergerak menyelidikinya. 

Hasilnya, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka. 

Terakhir, suami Sandra Dewi, Harvey Moeis ditetapkan tersangka karena diduga berperan mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah liar di Bangka Belitung dengan kedok sewa-menyewa peralatan dan processing peleburan timah.

Perusahan tersebut adalah PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN.

"Kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya dicover dengan kegiatan sewa-menyewa peralatan dan processing peleburan timah yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter, yaitu PT SIP, SV VIP, PT SBS, dan PT TIN untuk dipercepat dalam kegiatan dimaksud," jelas Dirdik Jampidsus Kejagung, Kuntadi, Rabu.

Namun, sebelumnya, Harvey Moeis terlebih dulu berkoordinasi dengan petinggi perusahaan negara, PT Timah, sebagai pemilik IUP.

Petinggi itu adalah mantan Direktur Utama PT Timah, M Riza Pahlevi, yang sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sekitar tahun 2018 dan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, saudara MRPT atau saudara RS alias MS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah," tutur Kuntadi.

Usai kegiatan penambangan liar, Harvey Moeis meminta enam perusahaan yang disebutkan sebelumnya, untuk menyisihkan sebagian keuntungannya.

Sebagian keuntungan itu mengalir ke Corporate Social Responsible (CSR) PT Quantum Skyline Exchange (QSE) yang manajernya adalah crazy rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim.

Helena Lim sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu ketimbang Harvey Moeis.

"Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara HM ini meminta para smelter untuk menyisikan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan partner pembayaran dana CSR yang dikirm para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSE yang difasilitasi oleh terasangka HLN," terang Kuntadi.

Hingga saat ini, total ada 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pertambangan timah.

Satu diantaranya terkait kasus obstruction of justice (OOJ).

Berikut daftar tersangka kasus dugaan korupsi pertambangan timah di wilayah Bangka Belitung:

• M Riza Pahlevi Tabrani, Direktur Utama PT Timah 2017-2018;
• Emil Emindra, Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018;
• Alwin Albar, Direktur Operasional 2017-2018 dan 2021, sekaligus Direktur Pengembangan Usaha PT Timah 2019-2020;
• Tamron alias Aon, pemilik CV VIP;
• Toni Tamsil, adik Tamron (tersangka OOJ);
• Achmad Albani, Manajer Operasional CV VIP;
• BY, Komisaris CV VIP;
• HT alias ASN, Direktur Utama CV VIP;
• Rosalina, General Manager PT TIN;
• RI, Direktur Utama PT SBS;
• SG alias AW, pengusaha tambang di Pangkalpinang;
• MBG, pengusaha tambang di Pangkalpinang;
• Suparta, Direktur Utama PT RBT;
• Reza Andriansyah, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT;
• Helena Lim, Manager PT QSE;
• Harvey Moeis, pemegang saham PT RBT.

Skandal Korupsi Terbesar

Dugaan korupsi di PT Timah ini menjadi skandal korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia.

Bahkan dibanding kasus lain yang sebelumnya sangat heboh seperti kasus BLBI yang kerugian negaranya Rp 138,44 triliun dan kasus korupsi dana pensiun PT Asabri Rp 22,7 triliun, dugaan korupsi di PT Timah lebih besar.

Kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit yang menyeret pemilik Grup Duta Palma, Surya Darmadi juga kalah dibanding kasus korupsi PT Timah dari sisi kerugian negara yang dialami.

Adapun total kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai Rp 78,8 triliun.

Tak sampai di situ, kerugian negara akibat kasus PT Timah juga masih mengungguli kasus korupsi Bank Century tahun 2008 yang membuat negara rugi Rp 6,76 triliun.

Seperti dikerahui, kerugian negara di kasus korupsi di PT Timah ini mencapai  Rp271 triliun.

Angka kerugian itu dihitung oleh ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo. 

Perhitungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

"Kami menghitung berdasarkan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014," kata Bambang dalam konferensi pers di Kejagung, Senin (19/2/2024), dikutip dari Wartakotalive.com.

Ia merinci, aktivitas tambang di Bangka Belitung yang menyeret petinggi negara serta pihak swasta, telah membuka lubang galian dengan total 170.363,064 hektar.

Total luas itu dua kali lebih banyak dibandingkan IUP yang diberikan, yaitu 88.900,462 hektar.

Hal ini berarti luas galian tambang yang tidak berizin mencapai 81.462,602.

Bambang mengatakan, nominal kerugian yang ia hitung berasal dari kerusakan lingkungan berdasarkan total luas galian, baik di kawasan hutan dan non-kawasan hutan.

Tetapi, angka tersebut bukan merupakan kerugian secara keseluruhan.

Kuntadi mengatakan jumlah kerugian itu akan terus bertambah.

Lantaran, total Rp271 triliun yang baru dihitung tersebut baru kerugian ekonomi, belum ditambah kerugian keuangan.

"Itu tadi hasil penghitungan kerugian perekonomian. Belum lagi ditambah kerugian keuangan negara."

"Nampak sebagian besar lahan yang ditambang merupakan area hutan dan tidak ditambal," ujar Kuntadi dalam konferensi pers, Senin (19/2/2024).

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kasus Korupsi PT Timah Rp271 Triliun Berlangsung Sejak Lama, Ahli: Pasti Ada Orang Kuat Melindungi

IKuti berita selengkapnya di Google News Surya.co.id