Pilkada 2024

PDIP Jatim Sudah Merayu Khofifah, Tetapi Sebatas Penjajakan Belum Beri Rekom Untuk Pilgub Jatim 2024

Kami sudah saling sharing informasi, terutama bagaimana Jawa Timur ke depan dan bagaimana positioning Mbakyu Khofifah

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Deddy Humana
surya/yusron naufal putra
Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Said Abdullah ditemui di Kantor DPD PDIP Jatim Jalan Kendangsari Surabaya, Minggu (31/3/2024). 

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Menjadi salah satu parpol dengan raihan kursi besar di DPRD Jatim, PDI Perjuangan (PDIP) belum memastikan mendorong kader sendiri dalam kontestasi Pilkada 2024. Sejauh ini PDIP masih melakukan penjajakan kader partai lain untuk Pilgub Jatim 2024, termasuk pada petahana Khofifah Indar Parawansa.

Ketua DPD PDIP Jatim, Said Abdullah bercerita telah bertemu secara khusus dengan Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU. Pertemuan tersebut ditegaskan sebagai bagian dari upaya penjajakan yang dilakukan.

"Kami sudah saling sharing informasi, terutama bagaimana Jawa Timur ke depan dan bagaimana positioning Mbakyu Khofifah. Ceritanya, PDIP lagi merayu Mbakyu Khofifah," kelakar Said saat ditemui di Kantor DPD PDIP Jatim, Minggu (31/3/2024).

Said memang tidak mengungkapkan lebih jauh bahasan pertemuan dimaksud. Namun ia menyebut partainya menaruh respect kepada Khofifah yang sudah satu periode memimpin Jawa Timur.

Pertemuan itu juga dimaksudkan untuk mengetahui pandangan Khofifah terhadap PDIP. "Kita tidak bicara peluang. Kami baru pada penjajakan," ungkap politisi asal Sumenep tersebut.

Selain penjajakan kepada Khofifah, Said mengakui juga sudah berkomunikasi dengan Gerindra dan PAN. Adapun dua partai tersebut diketahui sudah lebih dulu memberikan tiket pencalonan kepada Khofifah. Namun Said mengungkapkan untuk urusan Pilgub partainya saat ini masih sebatas penjajakan.

Sementara mengenai mekanisme pencalonan, Said menegaskan memiliki tahapan yang selama ini jadi pegangan. Pertama, membuka penjaringan kemudian digodok secara internal.

Selanjutnya diusulkan kepada DPP untuk dilakukan pembahasan. Baru kemudian ke meja Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. "Ketua umum kami hampir tidak pernah menggunakan hak prerogatifnya kecuali pada pemilihan presiden saja," ungkapnya. *****

Sumber: Surya
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved