Tingkatkan Pendapatan Negara di 2024, Kemenkeu akan Optimalkan 5 Sektor Prioritas di Jatim

SURYA.co.id | SURABAYA - Jajaran di bawah Kementerian Keuangan yang berada di Jatim akan mengoptimalkan potensi pendapatan negara dari lima sektor prioritas di tahun 2024 ini.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I, Sigit Danang Joyo, mengatakan lima sektor prioritas tersebut di antaranya seperti sektor Industri Hasil Tembakau (IHT), sektor perikanan, peternakan, industri dan tambang emas, serta sektor perdagangan.

“Sebanyak lima sektor prioritas itu merupakan galangan potensi di Jatim. Salah satu acuannya kan target pajak kita naik 8 persen dari tahun lalu, tetapi pertumbuhan ekonomi Jatim tidak sampai 8 persen. Akhirnya kami harus punya effort untuk menggali potensi tersebut, apalagi banyak usaha di wilayah timur Indonesia yang mendaftarkan dirinya atau berkantor di Surabaya, misalnya perikanan, dan tambang emas,” kata Sigit, dalam Konferensi Pers APBN KiTA Regional Jatim, Rabu (20/3/2024).

Lebih lanjut Sigit, memaparkan, pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Jatim 2024 ditargetkan bisa terealisasi sebesar Rp 277,86triliun.

Sampai Februari 2024, pendapatan negara di Jatim sudah tercapai Rp 43,06 triliun atau setara 15,50 persen dari target.

"Capaian itu terkontraksi minus 3,34 persen dibandingkan periode sama tahun lalu," jelas Sigit.

Tercatat dari sisi penerimaan pajak sampai Februari 2024 mencapai Rp18,22 triliun atau setara 15,12 persen dari target Rp120,52 triliun.

Sedangkan penerimaan Kepabeanan dan Cukai terelasisasi Rp23,59 triliun atau 15,52 persen dari target Rp150 triliun.

Sementara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 1,25 triliun atau 23,36 persen dari target Rp5,34 triliun.

“Kalau dari penerimaan pajak saja di DJP Jatim I, II dan III sampai Februari naik 8,43 persen. Ini menunjukkan tren positif sebagai pemulihan ekonomi dan berlakunya tarif PPN 11 persen. Jadi kami optimistis target sampai akhir tahun bisa tercapai dengan adanya potensi sektor penting tadi, termasuk ada kegiatan lelang bersama, lalu penyitaan yang jadwalnya akan dilakukan setelah Lebaran,” ungkap Sigit.

Penerimaan PPN dan PPnBM (barang mewah) di Jatim telah menyumbang 60,89 persen dan PPh non migas 38,48 persen.

Pada 2025, juga direncanakan tarif PPN akan naik menjadi 12 persen dan diharapkan akan menumbuhkan penerimaan PPN dari 5 sektor prioritas.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim I Untung Basuki menambahkan, dari sektor IHT, untuk penerimaan cukai memang mengalami kontraksi -18,39 persen.

Hal ini merupakan dampak penurunan pemesanan pita cukai pada periode Desmeber 2023 (fasilitas penundaan bayar 60 hari).

“Produksi rokok sendiri sampai Februari ini tumbuh 1,59 miliar batang atau setara 6,4 persen (yoy). Pertumbuhan produksi ini akan berdampak pada realisasi Penerimaan cukai pada April nanti karena ada fasilitas penunan bayar cukai 60 hari,” kata Untung.