Bagaimana Kelanjutan Hak Angket? Rencana Pembongkaran Dugaan Kecurangan dalam Pilpres 2024 yang TSM

SURYA.CO.ID - Sudah kurang lebih sebulan ini, hak angket digaungkan oleh tim Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin, untuk membongkar dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Bahkan, beberapa waktu lalu, sosok Kapolda yang akan dibawa untuk menjadi saksi dalam gugatan hak angket itu pun ramai menjadi perbincangan.

Kini, progres pengajuan hak angket tersebut belum ada kabarnya lagi.

Untuk diketahui, penggunaan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan dalam Pilpres 2024, pertama kali disuarakan oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, pada 19 Februari 2024.

Pada saat itu, Ganjar mengusulkan agar partai pengusungnya menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke DPR.

Baca juga: Jawaban PDIP Usai Diserukan Mundur dari Kabinet Jokowi karena Dorong Hak Angket Kecurangan Pilpres

Sehingga, hak angket diperlukan untuk langkah penyelidikan oleh DPR meminta pertanggungjawaban oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar.

Kemudian, Ganjar turut mengajak partai pengusung capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk turut mengajukan hak angket ke DPR.

Adapun tiga partai pengusung Anies-Muhaimin yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Hak Angket Digulirkan oleh PDIP, PKB, dan PKS saat Rapat Paripurna DPR

Selang lebih dari dua pekan setelah Ganjar mengusulkan tersebut, akhirnya hak angket digulirkan saat rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024 yang digelar pada 5 Maret 2024 lalu.

Baca juga: Sosok Ahmad Ali Serukan Parpol Pendorong Hak Angket Kecurangan Pilpres Mundur dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Nasib Hak Angket Kecurangan Pilpres usai Ganjar Pranowo Dilaporkan KPK, Pengamat: PDIP Akan Takluk

Pada rapat tersebut, ada tiga partai yang mengusulkan dilakukannya angket yaitu PKB yang diwakili Luluk Nur Hamidah, PKS oleh Aus Hidayat Nur, dan Aria Bima dari PDIP.

Luluk mengungkapkan dukungan adanya hak angket lantaran adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan salah satu paslon tertentu dalam Pilpres 2024.

Kemudian, dia menganggap Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk yang digelar sejak Reformasi 1998.

Menurutnya, Pemilu 2024 digelar tanpa adanya etika dan moral politik yang dijunjung.