Pilwali Surabaya 2024, BHS : Calon dari Gerindra Harus Lewati Mekanisme Partai

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Dewan Penasehat DPD Gerindra Jawa Timur Bambang Haryo Soekartono (BHS) menjelaskan bahwa seluruh calon kepala daerah yang akan maju melalui partai ini harus mengikuti mekanisme yang ditentukan.

Nantinya, DPP Gerindra akan memutuskan calon terbaik yang akan diusung di Pilkada.

"Partai memiliki jaringan yang langsung ke masyarakat. Di Surabaya misalnya, partai juga memiliki pengurus ranting, anak cabang, maupun DPC," kata pria yang akrab disapa BHS ini ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Terkait dengan rencana Asrilia Kurniati yang maju sebagai bakal calon walikota Surabaya melalui lewat jalur perorangan (independen), BHS tak mengetahui.

Sekalipun, Asrilia juga pernah menjadi Calon Legislatif (Caleg) Gerindra di Pemilu 2019 lalu.

Baca juga: SOSOK Asrilia Kurniati, Isyaratkan Turun di Pilwali Surabaya Melalui Jalur Independen

Namun menurutnya, seorang kandidat kepala daerah seharusnya memiliki modal pengetahuan mumpuni. Apalagi, untuk memimpin kota sebesar Surabaya.

Saat ini, Surabaya di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi telah berjalan baik.

Terutama, dalam pengembangan Sumber Daya Manusia seperti perbaikan kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga pengurangan pengangguran.

"Tidak hanya (mengetahui) pasar saja. Saat ini, misalnya masalah stunting. Di tangan Wali Kota Eri Cahyadi, angka stunting yang tinggi sekarang dengan penanganan yang bagus, sudah hampir nol," kata BHS yang juga Caleg terpilih Gerindra untuk DPR RI ini.

Hingga saat ini, Gerindra belum memutuskan calon yang diusung dalam Pilkada Surabaya.

Semua potensi masih terbuka, termasuk untuk mengusung Eri Cahyadi.

Baca juga: Ketua Grindra Surabaya Cahyo Haryo Prakoso Potensial Jadi Penantang Eri Cahyadi di Pilkada 2024

"Saat ini, Pemerintah Kota sudah cukup bagus. Namun, memang dari DPC Gerindra belum mengajukan nama yang akan diusung sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Surabaya," katanya.

Proses penjaringan calon Gerindra di Pilkada akan berjalan menyesuaikan dengan timeline dari KPU.

"(Penjaringan kepala daerah Gerindra) dengan mekanisme usulan dari DPC kepada DPD Provinsi Jatim, kemudian ke DPP untuk diolah," kata BHS.

Menurutnya, calon kepala daerah ke depan harus memiliki program yang baik untuk memberikan kemajuan kepada masyarakat.