Biodata Eep Saefulloh Fatah yang Sebut Presiden Jokowi Harus Dimakzulkan, Eks Konsultan Politiknya

Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.

"Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," katanya.

Dijelaskan Eep, dirinya mengungkit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi menjadi cawapres.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dari Presiden Jokowi.

Pembahasan regulasi itu diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden keluarga itu juga," katanya.

"Dan agloromasi yang kawasan ekonomi bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya

Di bagian lain, Eep juga menyebut Pemilu 2024 menjadi Pemilu yang paling brengsek dan brutal sejak zaman reformasi.

Pasalnya, Presiden Jokowi terus menerus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang secara terbuka.

"Ini Pemilu paling buruk sepanjang yang saya paham, ini Pemilu paling brutal, Pemilu paling brengsek dari semua Pemilu yang kita miliki selama reformasi," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Implikasinya, kata Eep, pelanggaran konstitusi dan undang-undang yang dilakukan Presiden Jokowi membuat proses dan hasil Pemilu 2024 menjadi cacat dari berbagai lini.

Ia mengatakan bahwasanya KPU hingga Bawaslu seharusnya bertanggung jawab dengan kekacauan Pemilu 2024.

Apalagi, saat ini juga terjadi banyak kekisruhan dalam penghitungan suara yang telah dilakukan.

"Menurut hemat saya, KPU, Panwas dan semua pihak yang terlibat menjadi penanggung jawab Pemilu semestinya saat ini bersikap selayaknya dengan tanggung jawab selayaknya. Ini adalah penghitungan suara paling lamban dan paling kisruh selama kita menyelenggarakan pemilu," katanya.

Ia pun mengungkit carut marutnya penggunaan sirekap KPU.