Biodata Eep Saefulloh Fatah yang Sebut Presiden Jokowi Harus Dimakzulkan, Eks Konsultan Politiknya

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Eep Saefulloh Fatah, konsultan politik yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus dimakzulkan.

Pernyataan Eep Saifulloh Fatah ini diucapkan dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

"Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian pemilu 2024," kata Eep. 

Eep beralasan, pemakzulan itu harus dilakukan karena Presiden Jokowi telah secara terang-terangan melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024.

Menurut Eep, mantan Wali Kota Solo ini dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan.

Baca juga: Nasib Hak Angket Kecurangan Pilpres usai Ganjar Pranowo Dilaporkan KPK, Pengamat: PDIP Akan Takluk

Eep juga menyebut Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.

Masyarakat tidak boleh membiarkan Jokowi melakukan pelanggaran seenaknya.

"Pembiaran terhadap itu adalah dosa sejarah setiap orang di Indonesia. Pembiaran pelanggaran konstitusi oleh Presiden tidak boleh dilakukan apapun hasilnya. Bahwa perjuangan untuk menuntut agar ini diadili, agar ini diperkarakan sampai tuntas dan ujungnya bisa ada pihak yang menang secara politik itu urusan yang lain," katanya.

Lebih lanjut, Eep menambahkan, pembiaran terhadap Presiden Jokowi bisa berdampak besar bagi bangsa dan negara.

Nantinya, presiden-presiden lain bisa mencontoh hal yang sama dengan melanggar konstitusi.

"Semua presiden yang lain dengan sangat mudah mencontoh ini sebagai tamplate ternyata jadi presiden di Indonesia itu enak. Konstitusi sudah menjamin kekuatan yang besar, yang bersangkutan mengendalikan resources hampir tanpa batas," katanya.

"Punya daya kendali terhadap aparatur yang bisa dimanfaatkan kapanpun secara optimal dengan dampak yang luar biasa bahkan serta merta dan ternyata dibiarkan ketika melanggar konstitusi dan undang-undang maka yang saya bilang tadi semua presiden akan mencontoh sebagai template," tutupnya.

Eep melanjutkan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah melampaui kediktatoran zaman Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98 dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Ia pun mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.