Pemkab Mojokerto Siapkan Rp 15 M untuk Penanganan Banjir, Prioritas Perbaikan Bendungan dan Tanggul

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Pemkab Mojokerto telah mengalokasikan anggaran penanganan bencana yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur rusak terdampak banjir.

Anggaran APBD diplot senilai Rp.15 miliar yang akan terealisasi dalam 19 kegiatan pengerjaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto di Tahun 2024.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin, menjelaskan sesuai arahan dari Bupati Ikfina agar mengedepankan langkah antisipatif dalam penanganan bencana.

Apalagi, bencana alam yang dapat merusak infrastruktur jalan, jembatan maupun irigasi di areal persawahan sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

"Ibu Bupati ingin Kabupaten Mojokerto ini, Pemkab-nya itu menjadi selalu  antisipatif dan peduli terhadap penanganan bencana. Sehingga di era Bupati Ikfina itu, PUPR mendapatkan alokasi anggaran untuk penanganan bencana, terutama banjir," jelasnya, Jumat (1/3/2024).

Ia mengungkapkan alokasi anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan bencana terutama perbaikan infrastruktur di daerah langganan banjir.

"Jadi setiap tahun kami (DPUPR) ada alokasi anggaran senilai Rp 15-20 miliar, untuk memperbaiki bendungan, tanggul, saluran drainase yang menjadi kemenangan kami," ucap Rinaldi.

Dikatakan Rinaldi, perbaikan infrastruktur merupakan upaya Pemda dalam penanganan banjir.

Tentunya, pembangunan infrastruktur itu sangat berdampak mengurai banjir.

"Banjir tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir dampaknya. Kita memang bertekad, yang dulunya banjir bertahan berhari-hari, ber minggu-minggu, itu kita berusaha dengan penanganan kita supaya dalam hitungan jam banjir sudah surut," bebernya.

Kabid Kabid Sumber Daya Air (SDA), Rois Arif Budiman memaparkan ada 19 kegiatan untuk perbaikan maupun pembangunan infrastruktur dalam penanganan banjir dengan anggaran kurang lebih senilai Rp.15 miliar.

"Dari 19 kegiatan itu, salah satunya perbaikan Dam Desa Wonodadi, Kecamatan Kutorejo yang rusak terdampak banjir tahun lalu. Saat ini masih proses agar segera terealisasi," ungkapnya.

Menurut Rois, pihaknya juga berkolaborasi dengan BBWS Brantas terkait perbaikan tanggul sungai yang menjadi wewenang pemerintah pusat.

Sebelumnya, Pemda bersama BBWS Brantas melakukan mitigasi yang hasilnya ditemukan sekitar 20 titik tanggul rawan jebol.

"Kita kerja sama dengan BBWS Brantas sudah mitigasi meninjau titik-titik tanggul yang kondisinya kritis," pungkasnya.