Tidak Ada Tempat Basah atau Kering,Pejabat Pemkab Pasuruan Harus Tanggung Resiko Pekerjaannya

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Tempat basah atau kering merupakan kiasan dalam pemerintahan daerah di masa lalu, yang berarti ada jabatan dengan banyak uang atau tidak sama sekali. Tetapi di era transformasi yang sangat cepat sekarang, tidak ada lagi pejabat pemda menjadi raja di balik mejanya.

Hal itu juga diingatkan PJ Bupati Pasuruan, Andriyanto saat membuka pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Selasa (26/2/2024) malam.

Andriyanto mengingatkan, tidak ada istilahnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang basah atau kering. Semua tempat sama saja, di mana setiap pejabat harus menanggung tugasnya dengan resiko masing-masing.

Ada 55 pejabat yang dilantik, terdiri dari 10 Pejabat Eselon II, 22 Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator dan 23 pejabat Eselon IV/Pejabat Pengawas yang dimutasi.

“Maka tadi saya ingatkan, tidak ada istilah tempat basah atau tempat kering. Semua tempat memiliki tanggung jawab dan resiko masing-masing,” tegas Andriyanto.

Dengan demikian, tambahnya, semua tempat sama dan di manapun ditempatkan maka setiap ASN harus siap bekerja dan berinovasi agar bisa membuahkan hasil maksimal. “Panjenengan semua yang dimutasi ini dipercaya menjadi orang yang hehat. Jadi saya mohon di tempat yang baru, ubah sistem yang kurang baik,” ujar Andriyanto.

Ia menegaskan, mutasi yang dilakukan ini tidak transaksional. Apalagi mutasi berdasarkan like or dislike terhadap staf tertentu. “Contohnya, Pak Henis dengan kesehatannya maka beliau jarang masuk. Makanya, kami menempatkannya sebagai staf ahli karena tidak perlu tanggung jawab besar,” urainya.

Ia menegaskan, ada alur panjang yang harus dilewati untuk melakukan mutasi ini. Ia harus melaksanakan semua peraturan Perundang-Undangan. Mulai dari usulan ke KASN, BKN hingga Pemprov Jatim, dan mutasi yang dilakukan tentu saja atas izin Menteri Dalam Negeri.

“Alurnya cukup panjang karena saya seorang PJ Bupati. Di SK saya memang tidak boleh melakukan mutasi, kecuali atas izin Mendagri. Prosedurnya pun panjang,” inbuhnya.

Andriyanto menegaskan, mutasi yang dilakukan ini sangat objektif dan melalui pertimbangan yang matang dari seluruh tim di Baperjakat

Untuk Eselon II, pejabat yang dimutasi di antaranya adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Hasbullah. Hasbullah dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pasuruan.

Posisinya bertukar dengan Tri Agus Budiharto yang menggantikan Hasbullah sebagai Kadispendikbud. Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan, Agus Hari Wibawa dimutasi sebagai Kepala Dinas Pariwisata. Sedangkan Kadispar Eka Wara Brehaspati digeser menjadi Kadishub menggantikan Agus.

Heru Farianto, Kepala DLH dilantik sebagai Kepala Dinas SDA dan Cipta Karya. Jabatan lamanya kini diisi Taufiqul Ghoni yang sebelumnya menjabat Kadispora. Sebaliknya, posisi Kadispora sekarang diamanahkan kepada Mujiono yang sebelumnya menjabat Staf Ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan.

Sedangkan jabatan Mujiono sebelumnya, digantikan oleh Henis Widiyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Lalu Tri Krisni Astuti, Staf ahli bidang pemasyarakatan dan SDM kini menerima jabatan baru sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Sebelumnya Krisni juga menjadi Plt di dinas tersebut. Agus Mashadi, Staf Ahli bidang pembangunan ekonomi dan pembangunan kini menjabat Kepala DP3AKB.