Sosok Gatot Nurmantyo, Mantan Panglima TNI yang Ikut Bersuara Soal Hak Angket Kecurangan Pilpres

SURYA.co.id - Polemik Hak Angket kecurangan Pilpres 2024 yang digulirkan Ganjar Pranowo menuai reaksi dari mantan Panglima TNI.

Dia adalah Gatot Nurmantyo.

Sosok Gatot Nurmantyo pun kembali dikulik karena ia mendukung rencanan hak angket tersebut.

Gatot berharap pertemuan Presiden kelima RI dengan Jusuf Kalla akan menjadi dorongan besar terjadinya Hak Angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

Baca juga: Sosok Paspampres Cantik Pengawal Selvi Ananda yang Dijodohkan dengan Mayor Teddy, Fuji Minggir Dulu

"Ya yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini. Melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada ya hak angket tadi," kata Gatot usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng Jakarta Pusat pada Jumat (23/2/2024) malam, melansir dari Wartakota.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu juga memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik.

Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki.

Di samping itu, kata dia, JK yang telah dua kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik.

Pertemuan keduanya, kata dia, penting untuk mematangkan perjalanan Indonesia ke depan.

"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja.

Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," ujarnya.

Baca juga: Sosok M Qodari yang Bantah Tudingan Jadi Aktor Konspirasi Hasil Pilpres 2024, Viral di Medsos X

Gatot meyakini penggunaan hak angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terealisasi.

Menurutnya penggunaan hak angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.

"Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja," kata Gatot.

"Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi," sambung dia.