Berita Surabaya

Kadin Surabaya Siap Beri Dukungan Penuh Keberlangsungan Industri Hasil Tembakau di Jatim

Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi, menyatakan komitmennya untuk ikut memberikan dukungan dan support penuh atas keberlangsungan IHT di Jatim.

Penulis: Sri Handi Lestari | Editor: irwan sy
ist
Ketua Umum Kadin Surabaya, M Ali Afandi, saat melakukan kunjungan ke IHT di Sidoarjo. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Banyaknya aturan yang dikeluhkan oleh Industri Hasil Tembakau (IHT) membuat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya untuk melakukan kunjungan ke lapangan.

Hasilnya, Ketua Kadin Surabaya, M Ali Affandi, menyatakan komitmennya untuk ikut memberikan dukungan dan support penuh atas keberlangsungan IHT di Jatim.

"Memang sejauh ini ada kebijakan hal yang membuat IHT mengalami kesulitan. Mulai dari kenaikan pajak cukai yang selalu mengalami kenaikan tiap tahun, pelarangan iklan hingga aturan kemasan yang kian merugikan IHT," kata Andi, sapaan akrab M Ali Affandi, saat melakukan kunjungan pabrik IHT, PT Daun Emas Nusantara dan PT Mustika Tembakau Indonesia yang ada di wilayah Sidoarjo, Senin (29/1/2024).

Hal ini sejalan dengan komitmen Kadin Jatim yang selama ini konsisten memberi dukungan kepada sektor tersebut.

Pada tahun ini, cukai IHT kembali naik rata-rata sebesar 10 persen.

"Pastinya kebijakan ini akan berdampak pada penurunan produksi pada tahun ini. Padahal di tahun 2023 cukai IHT sudah naik 10 persen yang berdampak pada penurunan produksi dan realisasi penerimaan cukai IHT untuk negara," jelas Andi.

Melihat kondisi ini, Andi mengaku, bersama Ketua DPD RI, La Nyalla M Mataliti, memiliki keinginan yang sama untuk membela sektor IHT.

Jika yang mengawal pengusaha dan industri IHT ini dari DPD RI dan DPR RI, maka pasti akan lebih kuat.

"Mengingat IHT adalah salah satu sektor yang  berkontribusi besar dalam  perekonomian dalam negeri. Bahkan pendapatan negara dari cukai IHT pada tahun 2023 mencapai Rp213,48 triliun, turun 2,35 persen dari tahun 2022," ungkap Andi, yang kini juga maju sebagai caleg DPR RI tersebut.

Ketua Gapero (Gabungan Pengusaha Rokok) Jatim, Sulami Bahar yang juga menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Industri Wajib Cukai Kadin Jatim mengungkapkan, kenaikan cukai IHT biasanya diikuti oleh maraknya peredaran rokok illegal.

Namun, sejauh ini upaya pemberantasan rokok illegal oleh pemerintah kurang maksimal sehingga industri rokok yang membayar pajak cukai ini menjadi terdesak karena harga tidak kompetitif.

“Tantangan kami saat ini sebenarnya bukan pada rokok elektrik, tetapi lebih pada keberadaan rokok illegal. Di saat kita berupaya taat peraturan pemerintah, tetapi di tempat lain ada yang nakal. Sehingga persaingan menjadi  tidak sehat. Oleh karena itu kami berharap pemerintah menindak dengan tegas praktik tersebut,” beber Sulami.

Sejauh ini, Kadin Jatim juga konsisten dalam mendukung keberlangsungan IHT.

Berbagai upaya telah dilakukan agar industri ini tidak surut.

Salah satu pencapaian yang ditorehkan di tahun 2023 adalah Kadin Jatim bersama Gapero telah berhasil mematahkan keinginan pemerintah untuk menyamakan IHT dengan narkoba.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved