Pengamat Politik Respons Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres 2024

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pengamat Politik dari Surabaya Survey Center (SSC) Mochtar W Oetomo mengingatkan potensi efek negatif terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), pasca pernyataan terbaru sang kepala negara.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh untuk berkampanye dan memihak di Pemilu 2024.

Potensi efek negatif yang dimaksud Mochtar, adalah adanya persepsi negatif dari masyarakat kepada Jokowi.

"Terkait dampak positif dan negatif ini, sebetulnya debatable karena ini terkait dengan situasi dan kondisi pilpres untuk kepentingan politik praktis," kata Mochtar, Kamis (25/1/2024).

Mochtar pun menyadari, pernyataan Jokowi tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Sekalipun dari sisi aturan, Jokowi menyebut tak ada persoalan, namun Mochtar mengingatkan langkah keberpihakan bisa memicu problem etis dari publik. Seharusnya kepala negara netral.

Mochtar menilai, pernyataan semacam ini sulit dipisahkan dari anggapan upaya pemenangan paslon tertentu di Pilpres 2024.

Sebab, salah satu kontestan, yakni Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Jokowi.

Apalagi, angka elektabilitas paslon Prabowo-Gibran dalam sejumlah survei belum menyentuh angka 50 persen. Sehingga berat untuk memuluskan target kemenangan satu putaran sebagaimana digaungkan oleh kubu paslon tersebut.

"Apakah statement Pak Jokowi sebagai strategi pengungkit paslon nomor 2, pro kontra semacam ini menjadi wajar. Karena justru disampaikan Pak Jokowi menjelang Pilpres ini," ungkap Mochtar.

Problem etis lainnya yang dinilai Mochtar, adalah pernyataan Jokowi tersebut mengapa disampaikan seusai kegiatan kenegaraan.

Seperti diketahui, pernyataan Jokowi itu disampaikan saat ditanya awak media seusai kegiatan di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta.

"Sehingga, ini bisa saja menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terkait endorse yang diberikan Pak Jokowi untuk kemenangan paslon nomor 2," ujar Mochtar.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan presiden boleh untuk berkampanye dan memihak. Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan awak media terkait netralitas menteri dalam Pemilu 2024, Rabu (24/1/2024), di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta.

Bahkan, pernyataannya tersebut disampaikannya di depan Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.