Kunjungan Wisatawan ke Jawa Timur Tembus 187 Juta, Kadisbudpar Ajak Dialog 25 Asosiasi Pariwisata

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur Evy Aviana Sari menegaskan, bahwa kunjungan wisatawan ke Jatim terus meningkat dari waktu ke waktu.

Sepanjang tahun 2023, total wisatawan yang datang ke Jatim tembus 187 juta orang. Angka ini, dikatakannya sebagai angka yang terbesar dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

Guna meningkatkan semangat para pegiat wisata dan berharap agar kunjungan wisata ke Jatim terus meningkatkan, Rabu (24/1/2024) ini, secara khusus Evy mengundang sebanyak 25 asosiasi pariwisata dari berbagai bidang di Jatim untuk melakukan dialog dan diskusi.

"Alhamdulillah berdasarkan data BPS, kunjungan wisatawan Jatim mencapai 187 juta pergerakan wisatawan per November 2023. Jumlah ini merupakan angka terbesar se nasional. Adapun beberapa capaian lain yakni prestasi-prestasi di bidang kepariwisataan juga telah diperoleh berkat kerja sama antar asosiasi dan pelaku pariwisata di Jawa Timur," kata Evy.

Dikemas dalam acara Ngopi Sek Ta Lur yang merupakan kependekan dari Ngobrol Pinter Seputar Pariwisata Jawa Timur, diskusi yang dihadiri oleh GIPI, ASITA, PHRI, HPI, BPPD, Pokdarwis, Asidewi, EJEF ATPI, ASPERDA , ASPERAPI, GENPI, ASPPI, ATPI, Hingga Ikatan Motor Indonesia IMI dan lain-lain tersebut berlangsung gayeng.

Bahkan, masing-masing asosiasi atas juga menyampaikan banyak masukan dan juga unek-unek yang mereka hadapi dalam mengembangkan sektor pariwisata di Jatim. Yang mana setiap kendala maupun tantangan didiskusikan untuk dicari solusi dan jalan tengahnya.

"Intinya semua aspirasi dan juga masukan yang ada kami serap. Kami mencoba membangun sinergi dan kolaborasi yang kuat antar asosiasi bidang pariwisata di Jawa Timur. Dengan harapan ke depan dapat memajukan dan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk lebih sejahtera," tegas Evy.

Dalam pertemuan tersebut, para asosiasi juga menyampaikan beberapa keluhan dan permasalahan yang terjadi di lapangan di kawasan pariwisata wilayah masing-masing. Di antaranya adalah masalah perizinan kegiatan kepariwisataan di kawasan Perhutani, Taman Nasional, BKSDA dan lain-lain.

"Adapula dari asosiasi mengeluhkan adanya oknum yang selalu melakukan sweeping mengenai kepemilikan berkas berkas perijinan, dan sertifikasi usaha yang dijalankannya. Hal ini perlu disosialisasikan dan diberikan pemahaman antar stakeholder agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kegiatan usaha pariwisata dapat berjalan dengan baik," tegasnya.

Salah satu masukan yang cukup menarik sempat disampaikan oleh Ketua East Java Ecotourism Forum (EJEF) M Agus. Ia meminta ada SOP yang secara khusus dirancang oleh Pemprov Jatim terkait kepariwisataan khusus. SOP itu dikatakannya penting untuk bisa menjadi guidance bagi para operator dan penyelenggara wisata khusus.

"Kami mohon didampingi dan difasilitasi untuk memperbarui dan menyusun beberapa SOP pada penyelenggaraan kepariwisataan berbasis wisata minat khusus. Dengan SOP yang resmi ini nantikan akan menjadi guideline kepada seluruh pelaku operator dan tour guide yang bergerak di bidang pariwisata minat khusus, agar memiliki rambu-rambu dalam penyelenggaraan kepariwisataan di masing-masing wilayah kerjanya, agar wisatawan dalam berpariwisata tetap aman," tandas Agus.

Di akhir pertemuan, para ketua asosiasi pariwisata yang hadir meminta agar Pemprov Jatim dapat menjembatani kegiatan kepariwisataan di kawasan yang dikelola atau di daerah konservasi Kementerian Kehutanan atau daerah lain lintas kementerian.

Termasuk menjembatani komunikasi dengan berbagai stakeholder yang mengampu kepariwisataan, agar terselenggaranya usaha pariwisata yang baik di Jawa Timur.