Tahun Depan Kehilangan Pendapatan Rp 4 Triliun, Pemprov Jatim Kembangkan Pelabuhan Tanjung Tembaga

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Kepala Bappeda Provinsi Jatim M Yasin memastikan bahwa tahun 2025 mendatang, Pemprov Jatim akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 4 triliun.

Kehilangan pendapatan itu, disebabkan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di mana sesuai aturan tersebut, akan ada perubahan proporsi pembagian pajak kendaraan bermotor.

Jika sebelumnya Pemprov Jatim mendapatkan pembagian pajak kendaraan bermotor sebesar 70 persen dan pemkab/pemkot 30 persen, maka mulai tahun depan besaran proporsi pembagian akan dibalik.

"Jadi pemprov Jatim akan dapat 30 persen saja dari pajak kendaraan bermotor. Padahal sejauh ini, penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi andalan kami. Sehingga potensi kehilangan pendapatan di tahun 2025 akan sebesar Rp 4 triliun," tutur Yasin kepada SURYA.CO.ID, Senin (15/1/2024).

Dengan kondisi tersebut, maka mulai tahun ini, Pemprov Jatim tengah melakukan optimalisasi pendapatan dari berbagai sektor dan juga menghemat belanja.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan pendapatan, adalah menggali potensi penerimaan dari sektor pelabuhan yang masih menjadi kewenangan provinsi.

"Kami sedang menggali potensi aset dan kewenangan provinsi untuk mendapatkan PAD. Nah yang sedang kami garap adalah kewenangan pengelolaan garis pantai dengan jarak 0-15 mil," ucapnya.

Lebih lanjut Yasin mengatakan, bahwa aset yang potensial untuk dimaksimalkan dan tengah digarap adalah pengelolaan Pelabuhan Tanjung Tembaga di Kota Probolinggo.

Pelabuhan ini, dikatakan Yasin sangat potensial, karena posisinya sangat strategis. Bahkan, disebutkan bisa menggantikan Pelabuhan Tanjung Perak.

"Selama ini kami tidak dapat apa-apa dari pengelolaan garis pantai ini. Maka kami sedang melakukan optimalisasi Pelabuhan Tanjung Tembaga ini, agar fungsi dan operasionalnya bisa lebih menguntungkan," tegasnya.

Optimalisasi bisa didapat jika kapal-kapal besar bisa bersandar ke Pelabuhan Tanjung Tembaga.

Akan tetapi, selama ini dermaga yang ada belum mumpuni untuk bisa menjadi sandaran kapal besar.

Sehingga tahun 2024 ini, Pemprov Jatim sedang fokus untuk memperpanjang dermaga agar bisa menjadi sandaran kapal-kapal besar.

"Tidak hanya itu kita juga membangunkan gudang untuk tempat bongkar muat kapal barang. Ini sangat potensial, karena kapal-kapal yang biasa bongkar muat di Tanjung Perak tapi akan mengirimkan barang ke tapal kuda, akan lebih diuntungkan. Bahkan bisa sewa gudangnya," tegasnya.

Pengembangan Pelabuhan Tanjung Tembaga meliputi perpanjangan dermaga sebesar 92 x 31 m2, peningkatan kapasitas menjadi 50.000 DWT di sisi depan dan 20.000 DWT di sisi belakang.

Diketahui saat ini Dermaga 2 eksisting saat ini berukuran 305 x 31 m2 dengan kapasitas 25.000 DWT di sisi depan dan 20.000 DWT di sisi belakang.

Selain itu juga akan dilakukan Perpanjangan Dermaga 1 sebesar 15x30 m⊃2; dengan kapasitas yang ditingkatkan menjadi 10.000 DWT, baik pada sisi depan dan belakang.

Diketahui Dermaga eksisting saat ini berukuran (93x18.5), dengan kapasitas 1.000 DWT baik pada sisi depan dan belakang serta (43x30) m⊃2; dengan kapasitas 10.000 DWT.

Pemprov Jatim juga melakukan pembangunan 1 unit gudang tertutup berukuran 100 x 60 m2 sebagai pelengkap 2 unit gudang tertutup eksisting yang masing-masing berukuran 60 x 24 m2.

Dengan semakin berkembangnya Pelabuhan Tanjung Tembaga ini, diharapkan mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Perak. Karena pelabuhan Probolinggo ini mampu membantu bongkar muat untuk wilayah Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Bondowoso dan sekitarnya.