Janji Anies Baswedan ke Prabowo Diungkit Lagi Setelah Debat Panas Capres 2024, Begini Jawabannya

Seperti diketahui, perjanjian itu pertama kali diungkap Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, saat menjadi tamu YouTube Akbar Faisal, pekan lalu.

Perjanjian politik itu disebut-sebut terjadi ketika Anies akan maju pilkada DKI Jakarta 2017, di mana saat itu ia diusung PKS dan Partai Gerindra.

Perjanjian itu kabarnya berisi kesepakatan antara Prabowo Subianto dan Anies soal pilpres.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut tidak akan maju sebagai capres apabila Prabowo ikut dalam kontestasi pilpres. 

Anies Singgung Soal Harun Al Rasyid

Dalam debat capres, Anies juga menyinggung soal Harun Al Rasyid. 

Anies Baswedan menyebut Harun Al Rasyid adalah pendukung Prabowo Subianto saat Pilpres 2023 yang tewas dalam kerusuhan 22 Mei 2019 di kawasan Slipi, Jawa Barat.

Tak hanya menyebut nama Harun Al Rasyid, Anies juga membawa serta ayah Harun, Didin Wahyudin.

Menurut Anies, Harun tewas saat menuntut keadilan terkait protes hasil Pemilu.

"Tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini, ayahnya Harun Al Rasyid. Harun adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019, yang menuntut keadilan saat itu, protes hasil Pemilu," kata Anies. 

Baca juga: Sosok Harun Al Rasyid, Korban Tewas Kerusuhan 22 Mei 2019 yang Disinggung Anies saat Debat Pilpres

Aksi Anies membawa ayah Harun ini disinyalir sebagai senjata untuk menyerang capres nomor urut dua Prabowo Subianto, yang kini justru berkoalisi dengan Jokowi setelah pilpres 2019. 

Terkait hal ini, Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menyatakan tidak merasa diserang dengan aksi Anies tersebut. 

Dikatakan Nusron, sejatinya penanganan masalah terhadap kasus tewasnya Harun Al Rasyid adalah tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Prabowo Subianto.

Nusron juga menyatakan, pihaknya selama ini tidak pernah meninggalkan perkara tersebut termasuk keluarga dari Harun.

"Jadi kami tidak merasa diserang, kami tidak merasa risau, kami tidak merasa meninggalkan yang bersangkutan karena tindakan penyelesaian masalah itu bukan tanggung jawabnya Pak Prabowo secara pribadi, tapi tanggung jawabnya negara," kata Nusron, Selasa (12/12/2023).