Gubernur Khofifah Teken NPHD Dana Pilgub Jatim 2024 untuk KPU dan Bawaslu, Segini Besarannya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bantuan keuangan penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 di Gedung Negara Grahadi  pada Kamis (7/12/2023) malam.

Penandatanganan NPHD ini, dilakukan oleh Gubernur Khofifah bersama Ketua KPU Jatim Choirul Anam dan Ketua Bawaslu Jatim A Warits.

Rincian NPHD bantuan keuangan penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024 yang disalurkan Pemprov Jatim, KPU Jatim menerima sebesar Rp 845.000.000.000, Bawaslu Jatim menerima sebesar Rp 111.354.383.000.

Gubernur Khofifah mengatakan, penandatanganan NPHD ini, merupakan salah satu proses dan komitmen untuk menjadikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim tahun 2024 mendatang bisa terwujud dengan aman, nyaman, demokratis dan menyenangkan.

"Kita semua berharap, bahwa KPU dan Bawaslu yang menjadi bagian untuk penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu ini akan diikuti oleh seluruh suprasistem," ujarnya.

"Sistem yang di KPU, Bawaslu akan diikuti oleh suprasistem dan subsistem semuanya, supaya proses penyelenggaraan Pemilu baik Pilpres, Pileg, Pilkada serentak semua bisa berjalan aman, demokratis dan tentu menyenangkan semua pihak tanpa ada sesuatu yang menjadikan seseorang menjadi under pressure," ungkap Gubernur Khofifah menambahkan.

Ia menyampaikan, penandatanganan NPHD bukan sekadar seremonial saja. Melainkan sebuah proses sirkulasi elit yang sedang berlangsung untuk mewujudkan pesta demokrasi yang telah disepakati bersama.

"Ada Pilpres, Pileg, juga ada Pilkada serentak kabupaten/kota dan provinsi. Ini adalah proses sirkulasi elit. Harapan kita dalam proses sirkulsi elit ini, bisa mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang ada di Pembukaan UUD 1945," Gubernur Khofifah menandaskan.

Sementara itu, Ketua KPU Jatim Choirul Anam menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pemprov Jatim yang telah menunjukkan komitmennya secara nyata, dengan penandatanganan NPHD untuk Pilkada Jatim 2024.

"Ini menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim untuk mengawal dan melaksanakan Pilgub tahun 2024. Matur nuwun kepada seluruh pihak atas kerja samanya," katanya.

"Kami juga di KPU akan berkomitmen untuk menggunakan anggaran ini seefisien mungkin dan akuntabel dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Ini menjadi bukti bahwa KPU dan Pemprov Jatim sudah siap," tambah Anam.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Jatim A Warits menyampaikan, penandatanganan NPHD ini menjadi salah satu permulaan untuk melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan Pilkada Jatim 2024 mendatang. Termasuk memanfaatkan anggaran yang ada sesuai dengan peruntukannya.

"Ini menjadi kewajiban dan komitmen kita masing-masing untuk melaksanakan dan mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 mendatang. Juga kami akan menggunakan anggaran ini sebaik mungkin dan pastinya bisa dipertanggungjawabkan," ucapnya.