Berita Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor: Program UHC BPJS Kesehatan Bakal Dimulai Lagi Awal Tahun 2024

Program BPJS Kesejatan Gratis atau Universal Health Covarage (UHC) untuk seluruh warga Sidoarjo bakal dimulai lagi.

|
Penulis: M Taufik | Editor: irwan sy
SURYA.CO.ID/M Taufik
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama BPJS Kesehatan Sidoarjo saat melakukan penandatanganan kerja sama dalam program Universal Health Coverage beberapa waktu silam. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Program BPJS Kesejatan Gratis atau Universal Health Covarage (UHC) untuk seluruh warga Sidoarjo bakal dimulai lagi.

Rencananya program ini akan mulai diaktifkan awal tahun 2024 mendatang.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor ngotot melanjutkan program ini karena UHC atau pelayanan kesehatan gratis masuk dalam program prioritas bupati dan wakil bupati sejak kampanye di pilkada lalu.

"Program prioritas di 2024 ialah menuntaskan 17 program prioritas, salah satunya UHC," kata Gus Muhdlor , panggilan Ahmad Muhdlor saat di gedung DPRD Sidoarjo.

Dia menegaskan untuk yang menunggak pembayaran BPJS Kesehatan akan dilunasi pada bulan Desember 2023.

"UHC akan tuntas, start mulai Desember (2023) kita bayarkan dan Januari sudah on semua," tandasnya.

Pada (31/5/2021) lalu Pemkab Sidoarjo sempat melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan Sidoarjo untuk program UHC yang berlaku untuk BPJS kelas tiga.

Saat itu, disosialisasikan ketika mau berobat ke rumah sakit atau puskesmas cukup menunjukan KTP Sidoarjo langsung dilayani. Biayanya juga ditanggung Pemkab Sidoarjo.

Sudah ada pengucuran anggaran sebesar Rp 14,5 miliar untuk pembiayaan selama satu bulan program UHC.

Anggaran tersebut untuk membayar 398.089 jiwa penduduk Sidoarjo yang didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan Kelas III.

Sayang program BPJS Kesehatan gratis ini tidak berjalan lama, per tanggal 1 Januari 2022 Pemkab Sidoarjo resmi menghentikan pembayaran UHC.

Alasannya cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) belum memenuhi syarat minimal 95 persen.

Dalam program UHC juga banyak ditemukan data yang tidak valid, misal alamat penerima manfaat yang tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ada juga faskes terlalu jauh dan sebagainya.

Dari data yang berhasil dihimpun, kepesertaan BPJS di Sidoarjo mencapai kisaran 98 persen, tapi yang aktif hanya di kisaran 72 persen saja. Sementara syarat UHC minimal 95 persen peserta aktif.

Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Fenny Apridawati menyatakan jumlah  kepesertaan BPJS Kesehatan gratis yang akan ditanggung Pemkab Sidoarjo tahun depan masih dalam proses, termasuk jumlah cakupan peserta yang akan ditanggung Pemkab Sidoarjo juga sejauh ini belum selesai.

"Masih proses," jawab Fenny.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved