Formasi PPPK Jadi Rebutan, Pelamar Seleksi Terbuka JPTP di Pemkab Ponorogo Justru Minim Sampai H-1

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Berbeda dengan pendaftar formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang membeludak, jumlah pelamar seleksi terbuka (selter) pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di Pemkab Ponorogo malah minim.

Dan ternyata sampai H-1 atau menjelang hari terakhir penutupan pendaftaran, jumlah pendaftar JPTP belum memenuhi kuota yang disyaratkan. Padahal batas akhir pendaftaran untuk lelang jabatan pengisian JPTP tinggal sehari, atau berakhir, Jumat (13/10/2023).

Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, sampai Kamis (12/10/2023) pukul 12.00 WIB, baru ada 9 orang yang mendaftar.

Rinciannya yang mendaftar JPTP untuk Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak 4 orang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 3 orang, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Perdagkum) 1 orang; dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga satu pelamar.

“Sesuai regulasi KASN (Kepala Aparatur Sipil Negara) masing-masing formasi pendaftaran JPTP harus ada 4 pelamar,” ujar Kepala BKPSDM Ponorogo, Andi Susetyo, Kamis (12/10/2023).

Regulasi itu, kata Andi, disesuaikan sejak adanya pandemi Covid-19 lalu. Lantaran tahun lalu juga dibuka seleksi JPTP per Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk 3 pelamar. “Sekarang tidak masa pandem Covid-19, ketentuannya masing-masing formasi bisa dilelang jika ada 4 pelamar. Regulasinya nanti akan diperpanjang,” kata Andi ketika dihubungi SURYA.

Menurutnya, memang sampai H-1 yang mendaftar hanya 9 orang. Padahal seharusnya ada total 16 pelamar jika dihitung per OPD yang mengikuti seleksi masing-masing 4 pelamar.

“Saya optimistis kuota itu bisa terpenuhi. Besok pasti sudah bisa per dinas atau OPD itu 4 pelamar,” terang mantan kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dipertahankan) Ponorogo itu.

Andi menyebut, optimisme tadi bukan isapan jempol. Karena beberapa calon pelamar sudah mengurus surat tidak dihukum displin ke Sekretaris Daerah (Sekda). “Dari informasi, ada beberapa yang sudah minta surat keterangan, tetapi belum masuk sampai sekarang. Mungkin besok tambah saya optimistis,” pungkasnya.

Sebelumnya, Surat persetujuan dari Kepala Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk seleksi terbuka pengisian JPTP Pemkab Ponorogo telah turun. “Surat persetujuan KASN sudah turun akhir September kemarin. Dan sudah kami laksanakan pengumuman,” ujar Sekretaris Daerah atau Sekda Ponorogo Agus Pramono, Jumat (6/10/2023) lalu. *****