Bertugas 11 Hari, PJ Bupati Bangkalan Curhat Merasa Sudah 2 Tahun : Banyak yang Dijejalkan ke Saya

SURYA.CO.ID, BANGKALAN – Menjadi kepala pemerintahan di daerah memang berat, karena mendapat amanah dari rakyat yang memilihnya. Beratnya tugas itu sudah diprediksi sebelumnya oleh masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Jauh sebelum Arief Moelia Edie ditunjuk dan dilantik Gubernur Jawa Timur sebagai Penjabat (PJ) Bupati Bangkalan, obrolan masyarakat di warung-warung kopi menyatakan, siapapun yang nantinya ditunjuk, tugasnya sangatlah berat.

Prosesi Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Serta Serah Terima Jabatan Arie dari Plt Bangkalan, Drs Mohni, MM digelar secara serentak bersama 13 PJ Bupati dan PJ Wali Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada 24 September 2023.

“Saya baru menjabat, hari ini hari ke-11. Tetapi 11 hari ini saya kok rasanya sudah hampir dua tahun. Karena banyak sekali yang sudah dijejalkan ke saya, informasi macam-macam, apapun lah,” ungkap Arief dalam gelar Sosialisasi tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pengusaha Rumah Makan atau Restoran di Pendapa Agung, Jumat (6/10/2023).

Sebelumnya, Ketua DPRD Bangkalan, Efendi seusai menghadiri pelantikan itu mengatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan pada posisi sekarang ini telah melaksanakan penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023 di tengah dampak defisit anggaran karena kebijakan refocusing anggaran.

Beberapa catatan Efendi terkait permasalahan di Kabupaten Bangkalan yang akan menjadi PR berat bagi PJ Bupati Arie termasuk dirinya selaku pimpinan legislatif, salah satunya adalah permasalah yang hingga kini tidak kunjung menemukan solusi terkait kepemilikan TPA secara permanen.

Di awal menjabat, Arief langsung tancap gas. Dalam dua kali rapat koordinasi rutin Senin bersama para kepala OPD di Aula Diponegoro Pemkab Bangkalan, Arie dengan tegas menyinggung persoalan sampah. Bahkan ia belakangan ini kerap keliling kota di pagi hari untuk mengecek keberadaan sampah.

“Saya ingin berupaya mengembalikan semangat teman-teman OPD agar tidak hanya masuk kerja dan digaji, tetapi harus ada semangat membangun daerah,” tegas Arief.

Ia mengatakan itu di hadapan Sekretaris Daerah Ir Taufan ZS, Asisten Pemerintahan Setdakab Ismet effendi, Kepala Bapenda R Amina Rachmawati, perwakilan Bank Jatim Cabang Bangkalan serta sedikitnya 50 pengusaha rumah makan, restoran, dan hotel.

Bukan hanya persoalan persampahan, Arief juga dihadapkan dengan kondisi riil keandalan armada pemadam kebakaran (damkar) di Satpol PP Bangkalan yang hanya berkekuatan tiga unit truk; satu unit sering mogok dan satu unit lainnya lansiran tahun 1980.

“Bahkan sebetulnya, kenapa saya berdiri di sini, itu supaya ada pegangan (sambil memegang gagang mik), supaya tidak jatuh,” kelakarnya.

Sedangkan sosialisasi tentang Optimalisasi PAD bagi Pengusaha Rumah Makan atau Restoran di Pendapa Agung itu digelar sehari setelah Fraksi Keadilan Hati Nurani dalam kesempatan Rapat Paripurna Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Bangkalan Kamis (5/10/2023).

Dalam paparan DPRD, salah satu rumah makan terbesar di Bangkalan dengan menu bebek hanya menyetorkan Pajak Restoran sebesar Rp 700 juta dalam setahun dari total Rp 5,9 miliar. Sehingga ada potensi kebocoran pajak Rp 5,2 miliar.

Jumlah miliaran rupiah hasil dari akumulasi nilai wajib pajak konsumen sebesar 10 persen yang dihitung dalam rapat hearing antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta salah satu pengusaha rumah makan tersebut.

“Bagi saya harus dihadapi karena memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai PJ Bupati Bangkalan. Selaku PJ, saya tidak mempunyai visi-misi, tetapi menjamin roda pemerintahan di Bangkalan masih berjalan melayani masyarakat. Termasuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024,” pungkasnya. *****