Cair Tahun Ini, KPU Kabupaten Blitar dapat Alokasi Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 64 Miliar

SURYA.CO.ID, BLITAR - KPU Kabupaten Blitar mendapat alokasi anggaran Rp 64 miliar dari Pemkab Blitar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

Sesuai surat edaran Kemendagri, anggaran Pilkada 2024 akan dicairkan 100 persen pada 2023 ini.

"Kami sudah sepakat bersama Pemkab Blitar terkait anggaran Pilkada 2024 untuk KPU fixed sebesar Rp 64 miliar," kata Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso, Selasa (3/10/2023).

Hadi mengatakan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019, anggaran Pilkada 2024 harus dicairkan dua tahap, yaitu tahap pertama 40 persen dan tahap kedua 60 persen.

Terbaru, kata Hadi, KPU Kabupaten Blitar mendapat salinan surat edaran dari Kemendagri yang disampaikan kepada kepala daerah yang menyebutkan pencairan 40 persen anggaran Pilkada 2024 dilakukan maksimal pada 10 November 2023 dan yang 60 persen dicairkan maksimal 15 Desember 2023.

"Berarti anggaran Pilkada 2024 harus dicairkan 100 persen pada 2023 ini. Pencairan tahap pertama 40 persen atau sekitar Rp 25 miliar dan pencairan tahap dua 60 persen atau Rp 39 miliar," ujarnya.

Dikatakannya, jumlah anggaran Pilkada 2024 untuk KPU Kabupaten Blitar ada kenaikan sedikit jika dibandingkan dengan anggaran Pilkada 2020.

Anggaran Pilkada 2020 untuk KPU Kabupaten Blitar Rp 63 miliar. Sedang anggaran Pilkada 2024 untuk KPU Kabupaten Blitar menjadi Rp 64 miliar.

Ia menjelaskan rumus dalam menentukan anggaran Pilkada 2024 sebenarnya sederhana.

Rumus yang dipakai, yaitu, jumlah anggaran Pilkada 2020 dikurangi silpa kemudian ditambahkan nilai inflasi dan kenaikan honor ad hoc.

"Pada Pilkada 2020, dari anggaran Rp 63,5 miliar dikurangi silpa sekitar Rp 12 miliar kemudian ditambahkan dengan inflasi dan kenaikan honor. Silpa anggaran Pilkada 2020 sudah kami kembalikan ke pemerintah daerah," katanya.

Menurutnya, usulan awal KPU Kabupaten Blitar terkait anggaran Pilkada 2024 kepada Pemkab Blitar lumayan besar, yaitu, Rp 98 miliar.

Usulan awal anggaran Pilkada 2024 cukup besar karena masih mencantumkan kebutuhan alat pelindung diri (APD) Covid-19.

Dari usulan awal Rp 98 miliar itu kemudian ada sharing anggaran dengan Pemprov Jatim karena pelaksanaan Pilkada bersamaan dengan Pilgub.

Beberapa kebutuhan pelaksanaan Pilkada dicover oleh provinsi dan berkurang sekitar Rp 7 miliar sehingga menjadi Rp 91 miliar.