Rombak Eks Ruko Belga Jadi Perkantoran OPD, Pemkab Tulungagung Anggarkan Rp 4 Miliar

Dana ini untuk pekerjaan konstruksi untuk mengubah kawasan pertokoan ini menjadi perkantoran. Proyek pengerjaan ini ditargetkan selesai pada Desember 2023 nanti.

Sebelumnya, 51 ruko di kawasan ini menjadi obyek sengketa antara Pemkab Tulungagung dengan 36 orang penyewanya.

Masalah muncul saat masa sewa selama 20 tahun habis di tahun 2014.

Para penyewa lalu ingin memperpanjang Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun lagi. Namun, permintaan ini ditolak oleh Pemkab Tulungagung, karena 20 tahun terlalu lama sehingga aset pemkab berisiko hilang.

Pemkab menawarkan opsi sewa setiap lima tahun dan bisa diperbarui. Tapi, tawaran ini ditolak dan 36 penyewa ini memilih menggugat secara perdata pada 2015 lalu.

Sehingga terhitung dari tahun 2014 hingga saat ini, para penyewa tidak pernah membayar uang sewa.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung memenangkan Pemkab Tulungagung.

Pengadilan memerintahkan para penyewa mengosongkan ruko dan akan dikembalikan ke Pemkab Tulungagung.

Selain itu, para penyewa wajib membayar uang sewa dengan rincian yang disebut dalam putusan MA, dengan total Rp 22 miliar.

Saat ini, Pemkab Tulungagung masih dalam tahap penagihan uang sewa itu, seperti putusan MA.