Respons Pakar Soal MK Ijinkan Kampanye Politik di Lingkungan Kampus: Ada Potensi Baik dan Buruk

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye politik di dalam lingkungan kampus memicu perbincangan hangat di kalangan publik.

Khususnya menjelang Pemilu 2024, kampus dianggap sebagai medan potensial untuk memperoleh suara pemilih muda.

Menyikapi situasi tersebut, Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Irfai Afham SIP MSc memberikan pandangannya.

Dia merespons tentang fenomena kampanye politik yang menjalar ke dalam kampus serta dampak dan tantangannya.

Perkembangan Politik yang Dinamis

Irfai melihat kampanye politik di kampus sebagai cerminan dari dinamika politik yang tidak terelakkan.

"Saya sepakat dengan kehidupan politik yang dinamis di lingkungan kampus, karena di kampus menjadi tempat lahirnya ide-ide politik besar dan alternatif dalam konteks berbangsa dan bernegara," ucap Irfai, Senin (28/8/2023).

Namun, dalam pandangannya, aspek praktis jangka pendek perlu dicermati.

"Batasan yang diperlukan adalah bagaimana institusi pendidikan tetap menjaga diri dari campur tangan dalam politik praktis yang hanya fokus pada kemenangan dalam pemilu. Tetapi seharusnya juga mengarah pada agenda lebih besar yang terkait dengan nasionalisme," tambahnya.

Etika dalam Kampanye Politik

Irfai juga menyoroti pentingnya etika dalam kampanye politik di kampus, khususnya dalam menyasar generasi muda.

"Agenda anti korupsi seharusnya menjadi agenda utama dalam memperkuat budaya politik di kalangan mahasiswa, yang mencakup pembentukan karakter yang toleran dan demokratis," ucap Irfai.

Sebagai seorang akademisi, Irfai juga tidak melupakan sejarah yang telah membentuk kondisi politik kampus saat ini.

Ia menyinggung pengaruh masa otoritarian di Indonesia terhadap partisipasi politik di kampus.

"Kita mengalami 32 tahun era otoritarian di bawah pemerintahan Soeharto. Dampaknya, adalah pasifnya keterlibatan politik di kampus. Mahasiswa dan dosen yang berpendapat kritis sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai potensi untuk mengembangkan ide-ide besar dalam politik," ungkap Irfai.