Selain Kecewa Pungli Marak di Pemda, Wabup Blitar Mundur Juga Akibat Tidak Harmonis Dengan Bupati

SURYA.CO.ID, BLITAR - Pernah mengancam mundur akibat gesekan kecil di pemda beberapa waktu lalu, Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Rahmat Santoso akhirnya menyatakan benar-benar mundur kali ini. Seperti menjadi puncak dari kurang harmonisnya hubungan dengan Bupati Siti Syarifah, Wabup Rahmat resmi menyerahkan surat pengundurannya ke DPRD Kabupaten Blitar, Senin (14/8/2023).

Kedatangan pria asli Surabaya ini mengejutkan para penghuni gedung wakil rakyat karena bukan untuk menghadiri rapat rutin. Namun ia menyerahkan surat pengunduran sebagai wabup.

Salah satu alasan mundur, Rahmat menyatakan karena di Pemkab Blitar banyak terjadi pungutan liar (pungli). Seperti terjadi di Badan Layanan Pengadaan (BLP) terkait proyek pengadaan barang dan jasa. Informasinya, untuk memenangkan tender proyek, seorang rekanan harus membayarnya.

"Memang seperti itu dan saya tidak menampik kalau kebetulan sedang mencalonkan diri sebagai caleg di daerah lain. Cuma yang saya jadikan alasan utama adalah banyaknyapungli di bagian itu (BLP)," tutur Rahmat usai menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wabup ke Sekretaris Dewan (Sekwan).

Informasinya, Rahmat mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI dari PAN dan bukan lewat Dapil Blitar melainkan Tuban dan Bojonegoro. Tentunya, salah satu persyaratannya adalah tidak boleh merangkap jabatan saat mendaftar ke KPU sehingga harus mengundurkan diri sebagai wabup.

Pengunduran diri itu langsung mengundang komentar miring terkait hubungannya dengan bupati yang sudah lama tidak harmonis. Bukan cuma tidak dilibatkan terkait kebijakan atau menata birokrasi, namun dalam rapat-rapat penting pun Rahmat tidak pernah diundang.

Karena tak punya beban politik dan sudah lama tidak ak mesra dengan bupati, politisi PAN ini berani berbicara apa saja termasuk dugaan pungli dan penguasaan proyek. Bahkan untuk urusan akan mundur dari wabup, ini sudah ke sekian kali dilontarkan Rahmat.

Beberapa waktu lalu Rahmat mengancam akan mundur, hanya karena memperjuangkan ajudan istrinya yang dimutasi ke kecamatan. Begitu situasi ramai, Bupati Blitar akhirnya membatalkan SK mutasi itu dan mengembalikannya ajudan istri wabup, dna Rahmat batal mundur.

Namun kali ini bukan gertak sambal karena pengajuan mundur Rahmat serius. "Suratnya sudah kami terima dan tinggal kami serahkan ke pimpinan dewan untuk dibahas," ujar Haris Susianto, Ketua Sekwan.

Mundurnya Rahmat itu tidak langsung direspons oleh para anggota dewan. Entah enggan atau sudah tahu apa yang terjadi di balik peristiwa itu, tidak ada satu pun anggota dewan yang bersedia dimintai komentar.

"Nanti, kita bahas di rapat saja, jangan komentar saat ini malah nanti jadi opini yang kurang baik," ujar anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.

Sementara M Trianto, koordinator LSM KRPK (Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi) mengaku tidak kaget kalau Rahmat mendadak mengundurkan diri karena sedang mencalonkan diri sebagai caleg.

Namun yang perlu diermati justru dugaan pungli diproyek pengadaan barang yang diungkap oleh Rahmat. "Itu harus dilaporkan ke penegak hukum atau meski tanpa dilaporkan seharusnya para penegak hukum langsung menindaklanjutinya," tegas Trianto. *****