Komisi D dan Dindik Surabaya Sepakat Perbaiki Sistem Zonasi PPDB, Variabel Nilai Jadi Pertimbangan

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi D DPRD Surabaya dan Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya menggelar rapat evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023.

Mereka sepakat adanya perbaikan sistem zonasi PPDB.

Salah satunya memasukkan variabel nilai atau prestasi dalam zonasi. 

Namun demikian poin perbaikan itu sebatas usulan. PPDB juga bergantung pusat.

Anggota Komisi D Tjutjuk Supariono sebelumnya lebih dulu mendesak dilakukan evaluasi sistem zonasi dengan mamasukkan variabel nilai dalam satu zonasi.

"Nilai mestinya jadi pertimbangan," kata Tjujuk, Rabu (3/8/2023).

Untuk mengevaluasi pelaksanaan PPDB itu, Dindik dan Komisi D menggelar rapat evaluasi.

Rapat dipimpin Ketua Komisi D Khusnul Khotimah.

Sejumlah persoalan muncul setelah PPDB di Surabaya usai, termasuk sistem zonasi yang menjadi catatan serius.

Kepala Dindik Surabaya, Yusuf Masruh, seusai rapat mendukung jika dilakukan perbaikan sistem zonasi, termasuk memasukkan variabel nilai.

"Sebagai pertimbangan dalam satu kecamatan nanti akan setara. Namun bisa pakai kombinasi nilai serta prestasi akademisnya. Ini tengah dalam kajian," kata Yusuf.

Salah satunya dengan menggunakan variabel nilai.

Menurutnya harus imbang dan disesuaikan dengan demografi.

"Setelah itu baru kami sampaikan ke pusat (Kemendibudristek) karena kondisi daerah tidak sama. Kami setuju dilakukan perbaikan zonasi," kata Yusuf. 

4.628 Siswa Tak Dapat Sekolah 
Selain sistem zonasi menjadi catatan, problem di Surabaya adalah tidak sedikit sekolah swasta yang kekurangan murid.

Selain itu, dalam catatan Komisi D ada 4.628 siswa yang masih belum mendapatkan sekolah pasca PPDB berakhir.  

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah meminta Dindik Surabaya agar memetakan dan mengklasifikasikan para siswa yang sampai saat ini masih belum mendapatkan sekolah. 

"Jadi harus dipetakan dan diklasifikasikan apakah mereka mondok atau ikut perpindahan tugas orang tua. Jangan sampai ada anak tidak sekolah. Harus dilacak," kata Khusnul.

Saat ini, total siswa SD di Surabaya yang lulus sebanyak 38.815 siswa.

Komisi D mencatat sebanyak 17.044 siswa diterima di SMP negeri.

Sedangkan yang diterima di SMP swasta 13 143 siswa. Selebihnya tentu ada ke luar kota, mondok, atau ikut pindah tugas orang tua.

PPDB tahun depan, sosialiasi sistem zonasi harus lebih dimasifkan.

Pihaknya juga memberikan masukan agar ada pemerataan jumlah sekolah negeri.

"Banyak siswa yang ingin sekolah negeri. Bukan karena kualitas saja tapi juga tidak berbayar. Makanya harus ada pemerataan jumlah sekolah negeri," tegas Khusnul.

Dindik Surabaya mengakui bahwa evaluasi lebih banyak dilakukan pada PPDB jalur zonasi.

Oleh karena itu pihaknya akan melakukan kajian zonasi.

Kepala Dindik Yusuf menyebut dalam kajian yang akan dilakukan nantinya ada solusi antara jarak dan kemampuan siswa.

Selain itu, dalam rapat evaluasi juga mengemuka banyak siswa kurang mampu atau gakin tidak bisa sekolah swasta.

Mereka juga tidak tertampung di SMP negeri.

Yusuf meminta segera melapor ke Dindik agar ditindaklanjuti. Kalau ada kendala bisa difasilitasi.