Pemkab Tulungagung Ajukan Hibah 7 Bidang Tanah Aset Terpidana Korupsi ke KPK

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Pemkab Tulungagung mengajukan permohonan hibah tujuh bidang tanah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seluruh aset ini sebelumnya milik terpidana kasus korupsi di Kabupaten Tulungagung yang disita negara.

Dua bidang tanah yang diajukan untuk jadi aset Pemkab Tulungagung ada di Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo.

Kedua bidang tanah selumnya milik Sutrisno, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Lalu ada sebidang tanah di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, di sebelah timur RSUD dr Iskak.

Satu aset tanah lainnya ada di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru.

"Totalnya ada tujuh bidang tanah, ada daftarnya. Tapi yang lain saya lupa lokasinya," ucap Kepala Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro.

Galih menambahkan, Pemkab masih menyusun rencana peruntukkan aset yang diajukan untuk dihibahkan, karena pengajuan harus jelas pemanfaatannya.

Mekanisme pengajuan akan disampaikan lewat KPK selaku pihak yang mengetahui barang milik negara atas putusan pengadilan, dan diteruskan ke Kementerian Keuangan.

Jika permohonan ini disetujui, nantinya Kementerian Keuangan yang akan melepaskan aset itu ke Pemkab Tulungagung.

“Kalau nilainya di atas Rp 8 miliar dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan. Kalau kurang, bisa pejabat di bawahnya,” tutur Galih.

Pemkab Tulungagung tidak tahu menahu nilai 7 aset yang akan diajukan hibah itu.

Nilai aset sepenuhnya ada di Kementerian Keuangan, sedangkan Pemkab Tulungagung hanya tahu menerima jika permohonan disetujui.

Nantinya ada sejumlah fungsi yang disiapkan, seperti Puskesmas Pembantu, shelter Dinas Sosial, dan demplot pengembangan pertanian.

Sebelumnya aset-aset ini sudah dua kali dilelang oleh KPK namun gagal.