Kejar Pendapatan Daerah Rp 3,486 triliun, Penguatan UMKM Masuk Proyeksi KUA-PPAS Lamongan 2024

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Aktivitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ditetapkan Pemkab Lamongan pada tahun anggaran 2024 mendatang. Dari enam prioritas pembangunan ke depan, pemkab juga akan meningkatkan produktivitas dan akses pasar untuk sektor UMKM ini.

Hal itu disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dari pihak eksekutif saat menjelaskan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Angraran Sementara (KUA-PPAS) 2024 dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (13/8/2023).

Dalam postur KUA-PPAS anggaran 2024 itu, Bupati Yuhronur menyebut adanya penanganan lebih pada sektor UMKM. Selain itu ada rencana pengembangan destinasi wisata dan kesempatan kerja, peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan.

Juga rencana penguatan kualitas aksesibilitas dan sarana prasarana pendidikan, dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Diikuti pula dengan penguatan kharakter dan pembangunan kebudayaan terintegrasi, optimalisasi penyediaan infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar serta peningkatan keamanan ketentraman kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana.

KUA-PPAS sebagai perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun untuk menjaga konsistensi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Konsietensi itu didasarkan pada pertimbangan potensi isu strategis permasalahan, hasil kajian, dan evaluasi capaian kajian di tahun sebelumnya, serta tingkat kepentingan kebijakan pembangunan pada tahun 2024.

“Untuk menghadapi peluang dan tantangan kedepan, maka kita harus mampu menciptakan relaksasi suasana yang tidak pasti, harus dijaga dengan ketahanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tren pemulihan ekonomi berlanjut dengan kuat,” ujar Yuhronur.

Melalui perencanaan tersebut, diproyeksikan postur pendapatan daerah akan mencapai Rp 3,486 triliun. Dengan rencana alokasi belanja daerah Rp 3,370 triliun, sehingga perencanaan fiskal diproyeksikan akan mengalami surplus sebesar Rp 115 miliar.

"Sementara penerimaan pembiayaan sebesar Rp 30 miliar yang terdiri dari SILPA, yang dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang sebesar Rp 145 miliar," kata Yuhronur.

Ada pun target indikator kinerja utama Kabupaten Lamongan, adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71 persen, rasio gini (0,29 persen), persentase penduduk miskin (12,92 persen), indeks pembangunan manusia (IPM) (73,95 persen), indeks kualitas layanan infrastruktur (81 persen), indeks kesalehan sosial (64,2 persen), dan indeks reformasi birokrasi (70,5 persen).

Menurut bupati yang disapa Kaji Yes itu, desain kebijakan fiskal tersebut sebagai upaya Pemkab Lamongan dalam merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung target pembangunan daerah.

Tetapi dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keharmonisan, sinkronisasi, dan sinergitas dengan fundamental pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Sehingga untuk mencapai kejayaan Lamongan yang berkeadilan, ia berharap DPRD Lamongan dapat terus berkolaborasi dengan Pemkab Lamongan dalam pembahasan KUA-PPAS sesuai peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *****