GERAM KKB Papua Minta Uang Tebusan Rp 5 M untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Komisi I DPR Tuntut Ini

SURYA.co.id - Ulah KKB Papua yang meminta uang tebusan Rp 5 Miliar sebagai syarat membebaskan Pilot Susi Air, membuat Komisi I DPR geram.

Komisi I DPR meminta agar meminta tak berhenti samapi pemenuhan tuntutan saja, tapi harus memikirkan langkah negosiasi lanjutan.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Ia meminta pemerintah harus bisa memastikan keselamatan pilot Susi Air Philip Mark Methrtens yang disandera oleh teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), sembari terus mengupayakan negosiasi.

Meutya mengatakan, sambil memastikan keselamatan nyawa pilot Susi Air, pemerintah juga jangan sampai menjatuhkan harga diri bangsa.

“Negosiasi harus diutamakan. Pemerintah dan aparat keamanan Indonesia harus bisa memastikan keselamatan sandera, tapi sekaligus tidak boleh merendahkan harga diri bangsa,” ujar Meutya, melansir dari Kompas.com.

Meutya mengungkit aksi KKB yang sempat mengancam akan menembak mati pilot Susi Air, namun kini KKB meminta uang tebusan sebesar Rp 5 miliar.

Politikus Golkar tersebut berharap persoalan penyanderaan ini tak berhenti hanya dengan pemberian uang tebusan.

"Pemerintah jangan berhenti pada pemenuhan tuntutan uang tebusan kepada KKB dalam membebaskan pilot Susi Air.

Harus ada pertimbangan langkah negosiasi lanjutan untuk meredakan aksi KKB yang masih terus terjadi sampai saat ini di Papua,” jelasnya.

Hanya saja, Meutya memahami urgensi pemerintah dan aparat keamanan yang berencana memenuhi permintaan uang tebusan KKB itu.

Dia meyakini bahwa pemerintah dan aparat keamanan sudah melakukan berbagai upaya strategis yang tidak semuanya bisa disampaikan ke publik.

"Keselamatan nyawa manusia memang paling penting, apalagi ini juga terkait dengan persoalan diplomatik dengan negara asal pilot yang disandera,” tutur Meutya.

“Kami di DPR juga percaya pemerintah bersama pihak keamanan telah memiliki pertimbangan yang matang dengan keputusan pemberian uang tebusan. Karena masalah ini juga telah melebar dari urusan keamanan menjadi menyangkut hubungan dengan negara lain,” sambungnya.

Meutya mendesak pemerintah segera mencari penyelesaian yang komprehensif dalam menghadapi KKB.