Ratusan Perangkat Desa Demo di Pendopo Sidoarjo, Minta Kenaikan Gaji

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Ratusan orang perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo menggelar unjuk rasa, Selasa (20/6/2023).

Mereka mengepung Pendopo Delta Wibawa, menuntut janji Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor menaikkan gaji atau penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.

Menggunakan berbagai kendaraan, ratusan perangkat dari berbagai desa di Sidoarjo berkumpul di depan Pendopo.

Sambil membentangkan berbagai spanduk, mereka bergantian orasi menyampaikan aspirasinya.

Selain menuntut kenaikan siltap, para perangkat desa yang tergabung Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) itu juga meminta kenaikan tunjungan purna tugas untuk perangkat dan kepala desa di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sidoarjo No 77 tahun 2018, disebut bahwa penghasilan tetap kepala desa sebesar sebesar Rp 3.650.000, sekretaris desa Rp 2.555.000 dan perangkat desa Rp 2.190.000.

Dalam aksinya, mereka menuntut kenaikan penghasilan tetap Rp 5 juta untuk kepala desa, Rp 3,5 juta sekretaris desa dan Rp 3 juta untuk perangkat desa. Serta tujungan purna tugas perangkat desa sebesar Rp 50 juta.

“Kami datang ini untuk menagih janji Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang disampaikan dua tahun lalu. Yakni janji peningkatan kesejaheraan, yang sampai sekarang belum ada realisasi," kata Ketua PPDI Sidoarjo Dian Sudariyanto.

Menurutnya, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo terus meningkat. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak menaikan siltap perangkat desa seperti yang sudah dijanjikan.

Sayangnya, para perangkat desa itu tidak bisa bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati. Mereka hanya ditemu Pj Sekda dan Asisten 1 Setda Pemkab Sidoarjo serta Komisi A DPRD Sidoarjo.

Di hadapan para demonstran, Asisten 1 Ainur Rahman menyebutkan, bahwa aspirasi dari PPDI sudah ditampung dan akan dilakukan pembahasan kembali dengan Bupati Sidoarjo.

“Aspirasi njenengan untuk kenaikan siltap akan diakomodir. Besarannya nanti akan kami tentukan dengan beliau-beliau yang berwenang,” ungkapnya.

Menurut Ainur, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor tidak dapat menemui para perangkat desa karena sedang ada tugas di Jakarta.

“Nanti kalau beliau sudah di Sidoarjo akan dibahas kembali,” ujarnya.

Di sisi kain, Komisi A DPRD Sidoarjo menyatakan akan mengawal aspirasi dan tuntutan PPDI Sidoarjo.