Kemampuan Pejabat Lamongan Di-Upgrade, Guna Dukung Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan SPBE

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Penguatan reformasi birokrasi (RB) dan pelaksanaan format Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemkab Lamongan, menuntut kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Untuk itu Pemkab Lamongan semakin memperkuat skema itu dengan melakukan sosialisasi RB Tematik dan pelaksanaan SPBE.

Dalam sosialisasi di ruang pertemuan Gajah Mada, Selasa (30/5/2023) itu, semua OPD diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk lebih memahami RB dan SPBE."Sosialisasi ini untuk pemantapan, penyesuaian, dan penajaman roadmap RB dan SPBE di Kabupaten Lamongan, " kata Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dalam sambutannya.

Yuhronur memaparrkan, pada tahun 2022 Kabupaten Lamongan berhasil mempertahankan predikat A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 82,64, dan meningkatkan Indeks RB dari awalnya B berpredikat BB dengan nilai 70,02.

Karena melalui manajemen SAKIP dan implementasi RB yang baik, maka bakal berdampak baik pada birokrasi untuk masyarakat. Dan ia mengungkapkan, Pemkab Lamongan telah melakukan penyesuaian atau penajaman roadmap RB, dan fokus dalam dua hal yang disebut double track.

Double Track yang dimaksud adalah fokus penyelesaian isi hulu atau disebut dengan RB general dan fokus untuk penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik. Dengan double track itu, maka dapat berdampak dan mengakselerasi pencapaian target pembangunan nasional dan prioritas daerah.

Ada beberapa keberhasilan di dalam implementasi RB Tematik yang tertuang dalam penajaman roadmap Lamongan. Di antaranya, penurunan angka kemiskinan, peningkatan realisasi nilai investasi, pengendalian inflasi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan digitalisasi penurunan stunting.

Ia menekankan kepada semua OPD untuk terus melakukan kerjasama dalam merealisasikan manajemen pemerintahan yang baik. "Mari kita terus bekerjasama, karena semuanya tidak bisa dilaksanakan sendiri dan tidak bisa berhasil tanpa kolaborasi dan sinergitas," ungkap bupati yang disapa Kaji Yes itu.

Sementara Sekkab Lamongan, Moh Nalikan menambahkan, sosialisasi juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret RB terhadap isu yang ada di hilir agar instansi pemerintah lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan langsung dengan kinerja yang diharapkan.

Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB RI, Budi Prawira, menyampaikan materi tentang implementasi reformasi birokrasi tematik, sedangkan Asisten Deputi Perumusan kebijakan dan koordinasi penerapan SPBE, Ugi Cahyo Setiono membawakan materi penerapan SPBE. *****