Pemkab Jember Raih Predikat WTP, Pengamat Sebut Masih Ada Celah Peluang Korupsi

"Karena memungkinkan di situ praktik yang memberikan keuntungan bagi pihak lain untuk menikmati anggaran yang besar," Hermanto menuturkan.

Maka dari itu, Hermanto menyatakan, perlu kewaspadaan meskipun Pemkab Jember mendapat predikat WTP. Karena dari tiga temuan BPK tersebut, mengisyaratkan adanya oportunistik dan kecurangan dalam pengelolaan uang negara.

"Minimal perilaku perilaku tersebut segera dimitigasi dan dicegah supaya tidak membawa kerugian keuangan negara," paparnya.

Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto menilai opini WTP ini merupakan buah manis dari kekompakan seluruh pejabat internal Pemkab Jember dalam melaporkan keuangan secara rapi.

"Dalam meningkatkan pelaporan serta tat akelola keuangannya pada OPD masing-masing.Upaya sinergis ini akan kami lanjutkan sebagai bukti pembenahan sistem anggaran pemerintahan yang efektif, bersih dan transparan,” katanya.

Sementara, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi mengatakan, terakhir memperoleh WTP itu pada tahun 2017. Setelah itu, kata dia, penilaian tersebut menurun, bahkan sempat mendapat predikat opini tidak wajar tahun 2020.

“2017 loh, terakhir Jember dapat WTP dan baru sekarang dapat lagi. Ini merupakan penantian yang sangat lama,” papar Itqon.

Itqon mengaku sempat pesimis kalau Jember akan dapat WTP tahun ini, karena temuan BPK tahun 2020 mengenai Dana Wastafel Covid-19 sebesar Rp 107 miliar tidak ada Surat Pertanggungjawabannya (SPJ) sempat menyulitkan.

"Yang paling berkesan adalah yang Rp 107 M itu. Sesuatu yang menurut saya sama sulitnya seperti membangun piramida. Tapi alhamdulillah sudah terselesaikan,” jelasnya.

Saat itu, kata Itqon, jajaran DPRD benar-benar memperketat pengawalan Pemerintah Kabupaten Jember, supaya temuan Rp 107 miliar tersebut dapat diselesaikan.

“Saya juga pernah statement, kalau ndak bisa ditindaklanjuti, sampek kiamat ndak bakal WTP. Beruntung, upaya jajaran Pemkab Jember sangat luar biasa," ungkapnya.

Oleh karena itu, Itqon berharap predikat opini WTP dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengelola Keuangan daerah.

"Tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, informatif dalam meningkatkan kepercayaan publik, mendorong investasi, meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan salah satu kriteria utama pemberian dana insentif daerah untuk kesejahteraan masyarakat," urai legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.