Unair Minta Pemerintah Tambah Daya Tampung Mahasiswa untuk Atasi Persoalan Jual-Beli Bangku PTN

SURYA.co.id | SURABAYA - Persoalan daya tampung yang kurang memadahi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi salah satu isu yang semakin mendesak.

Situasi ini mengakibatkan munculnya fenomena jual beli bangku serta kekecewaan yang dirasakan oleh banyak orang tua saat anak mereka dinyatakan tidak lolos seleksi masuk PTN, padahal telah berusaha maksimal.

Rektor Universitas Airlangga (Unair), Prof M Nasih, secara tegas meminta perhatian lebih dari pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia, untuk segera mengatasi permasalahan ini dengan menambah daya tampung.

Menurut M Nasih, jumlah peserta yang mendaftar ke PTN jauh melebihi jumlah peserta yang diterima.

"Dalam hal daya tampung, kami sangat mengharapkan perhatian serius dari pemerintah khususnya mas menteri Nadiem Makarim dalam meningkatkan kapasitas," ujar M Nasih saat diwawancarai oleh SURYA.co.id, Selasa (16/5/2023).

Selain menambah jumlah daya tampung, M Nasih juga menekankan pentingnya pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran di PTN.

Ia juga berharap adanya penambahan jumlah dosen yang berkualitas.

Nasih juga membuat perbandingan dengan perguruan tinggi di luar negeri, di mana ada 70 persen yang masuk perguruan tinggi dengan kualitas yang bagus.

Jika di Indonesia ada kesempatan yang sama seperti di luar negeri, maka peluang siswa untuk melanjutkan pendidikan di PTN akan meningkat secara signifikan.

"Jika tidak, persoalan-persoalan di perguruan tinggi akan terus berlanjut. Angka Partisipasi Kasar (APK) kita hanya sekitar 35 persen hingga 40 persen lulusan SLTA yang dapat melanjutkan ke perguruan tinggi," jelas Nasih.

Ia menjelaskan, dari 35 persen sampai 40 persen peserta yang masuk, tentu sisanya sekitar 60 persen yang terpaksa tidak tertampung di perguruan tinggi.

Dengan kata lain, hanya sedikit pelajar yang memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

"Apapun program yang diluncurkan Kemendikbudristek, termasuk Merdeka Belajar, jika hanya 40 persen siswa yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi secara nasional, tentu peluang peserta diterima sangat kecil. Ini menyebabkan kecurigaan dan kekecewaan terhadap mekanisme yang ada, tentu Ini menjadi tugas bersama yang harus kita selesaikan. Jika Gubernur atau Pemerintah Pusat dapat meningkatkan APK menjadi 70 persen dengan dukungan yang memadai, termasuk jumlah dosen yang mencukupi, saya yakin persoalan-persoalan ini akan dapat terselesaikan," tegas Nasih.

Menanggapi hal itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi sepakat apabila jumlah pendaftar dan kuota yang disediakan tidak proporsional maka kebijakan apapun yang diambil tidak akan bisa memuaskan semua pihak.