Surabaya Usulkan Rekrut 800 Guru Lewat Seleksi PPPK Tahun Ini, Kuota Resmi Tunggu Pusat

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemkot Surabaya mengusulkan penambahan guru pengajar untuk jenjang SD-SMP lewat seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Tahun ini, Dinas Pendidikan Surabaya mengusulkan sekitar 800 pegawai ke pemerintah pusat.

Hal ini disesuaikan dengan kekurangan guru pengajar di Kota Pahlawan.

"Sekarang masih kurang 800-an (guru). Kami sudah koordinasi dan menghitung bekerjasama dengan bagian keorganisasian," kata Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Yusuf Masruh di Surabaya, Kamis (4/5/2023).

Sekalipun demikian, usulan tersebut bukanlah angka final jumlah formasi yang nanti akan diisi melalui seleksi.

"Kalau kita nunggu dari pusat. Kuota tahun ini menunggu dari Kementerian," katanya.

Pada 2022 lalu, Dispendik Surabaya membuka lowongan kepada 1.513 formasi tenaga pendidik juga melalui PPPK.

Menurutnynya, jumlah tersebut masih belum memenuhi kebutuhan pendidik di Surabaya.

"Jumlah guru seharusnya ditambah. Dengan adanya penambahan guru, tentu pembelajaran juga semakin efektif," katanya.

Mengingat, jumlah siswa di Surabaya terus bertambah. Di sisi lain, jumlah pendidik berkurang dengan adanya guru yang purna tugas.

Menurut Yusuf, dengan jumlah guru yang ada, jumlah jam mengajar masing-masing pengajar belum ideal.

Seharusnya, jumlah jam mengajar guru sekitar 24 jam pelajaran selama sepekan.

Namun dengan jumlah yang ada, beberapa guru harus mengajar sampai 30 jam sehari. "Kalau sekarang masih ada yang 30 (jam pelajaran). Kan berat," katanya.

Padahal, tugas guru tidak hanya mengajar. Mereka juga diminta untuk membuat rencana pembelajaran termasuk perangkat pembelajaran hingga penilaian.

"Tenaga pengajar ini beda dengan staf. Sehingga, seorang pengajar harus benar-benar fit," katanya.

"Makanya, kami berikan usulan kepada pusat mendekati 24 (jam pelajaran) lagi.Kalau jam terlalu banyak, kasihan teman-teman guru. Kapan dia bisa menyempatkan membuat perangkat pembelajaran atau perangkat penilaian?," katanya.

Sebelumnya, seleksi PPPK rencananya akan kembali dilakukan tahun ini. Terbaru, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini tengah membahas penetapan nilai ambang batas atau passing grade PPPK tahun 2023.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas telah meminta BKN untuk membuat simulasi terkait tingkat kelulusan dalam seleksi PPPK.

Anas mengatakan, pihaknya sudah membahas permasalahan tersebut dengan BKN dan menghasilkan berbagai rekomendasi.

Pertama, Kemenpan-RB dan BKN sedang melakukan simulasi beberapa hal terkait penyesuaian passing grade dengan melihat potensi afirmasi, seperti usia, masa kerja, dan tempat bekerja.

Kedua, Kemenpan-RB dan BKN akan mengumpulkan puluhan instansi pembina. Hal ini dilakukan agar ke depan, kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada.

Anas melanjutkan bahwa rencana reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN sedang dimatangkan.

Dengan demikian, Kemenpan-RB dan BKN bisa memutuskan potensi afirmasi dalam penentuan ambang batas seleksi PPPK.

Secara terpisah, Ketua DPR Puan Maharani akan mengawal proses seleksi pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK 2023.

Dengan memaksimalkan pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK 2023, Politisi PDI Perjuagan ini ingin memastikan peningkatan kesejahteraan para guru.

“Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan bersama.Dengan diangkatnya para guru honorer menjadi PPPK, ini merupakan langkah maju bagi kesejahteraan mereka,” ujar Puan Maharani Selasa (2/5/2023) dikutip dari laman dpr.go.id pada Rabu (3/5/2023).

Puan juga mendorong Pemda (Pemerintah daerah) untuk semakin memperbanyak alokasi anggaran belanja tenaga pendidik. Sehingga kuota pengangkatan guru PPPK semakin lebih maksimal.

Tak hanya itu, seleksi pengangkatan guru PPPK juga memprioritaskan guru-guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga pendidik.

Jasa dan pengabdian guru-guru senior yang hingga saat ini belum diangkat menjadi ASN seharusnya turut dipertimbangkan.