Bawa Poster Said Iqbal dan Mahfud MD, Demo Buruh di Surabaya Juga Tuntut Hapuskan Threshold Pemilu

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Ribuan buruh dari berbagai elemen di Jawa Timur berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan, Senin (1/5/2023).

Dalam peringatan May Day atau Hari Buruh tersebut, ada berbagai tuntutan yang disampaikan oleh buruh di antaranya terkait penghapusan ambang batas (threshold) di Pemilu.

Dalam aksi ini, mereka membawa berbagai baliho hingga poster yang berisi berbagai tuntutan.

Ada enam tuntutan yang diminta para buruh. Di antaranya, mendesak pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRRT), mencabut parliamentary threshold (ambang batas DPR), reforma agraria dan kedaulatan pangan, hingga menolak RUU Kesehatan.

Baca juga: Bentangkan Bendera Merah Putih, Ribuan Buruh Datangi Gedung Kantor Gubernur Jatim

Kemudian, mereka juga memilih presiden yang pro buruh, hingga cabut Permenaker 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja Dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. 

Para buruh juga membawa poster bergambar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Dalam poster berwarna oranye/jingga tersebut, tertulis "Said Iqbal Capres 2024 Rekomendasi Exco Jatim". 

Tak hanya poster Said, peserta aksi juga membawa poster bergambar Mahfud MD. Dalam poster tersebut tertulis "Dukung Mahfud MD Sikat Koruptor yang Bikin Susah Rakyat Indonesia". 
 
Dalam baliho berbeda, mereka juga meminta pemerintah mencabut UU yang mengatur parliamentary threshold. Tertulis "Cabut UU terkait Parliamentary Threshold 4 Persen", mereka membentangkan baliho bersanding dengan baliho bertuliskan "Cabut Aturan terkait Presidential Threshold, Presidential Threshold Melanggengkan Oligarki". 

Sementara hingga pukul 15.00 WIB, peserta aksi terus melakukan orasi di depan Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pahlawan. Perwakilan massa secara bergantian menuntut Pemerintah merealisasikan seluruh tuntutan mereka. 

Untuk diketahui sebelumnya, Partai Buruh mengeklaim akan mendaftarkan uji materi pasal berkaitan dengan ambang batas lolos parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen ke Mahkamah Konstitusi, bersamaan dengan Hari Buruh pada 1 Mei 2023.

Hal tersebut diambil berdasarkan perhitungan Partai Buruh terhadap kans mereka di Pemilu 2024 nanti.

“Dalam simulasi yang dibuat, Partai Buruh berkeyakinan mendapat 30 kursi, yaitu di 16 provinsi di 29 dapil,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangannya pada Jumat (21/4/2023).

Namun demikian, dari 30 kursi tersebut, jumlah suara yang didapatkan Partai Buruh diperkirakan hanya 4,5 juta karena mengambil kursi kedua terakhir.

Oleh karena itu, dalam permohonan uji materi nanti, Partai Buruh meminta supaya ambang batas 4 persen dimaknai sebagai sebagai 4 persen dari jumlah kursi di DPR RI, yaitu 24 kursi, bukan 4 persen dari total suara sah nasional.

“Ini seperti presidential threshold, yang dimaknai selain suara sah nasional 25 persen atau jumlah kursi di DPR RI 20 persen," kata dia.