Nasib dan Karier Chalid Said Salim Dirut Pertamina Hulu Setelah Diusir DPR: Dirut Lagi Pusing Saya

Adapun Wiko mengatakan, di regional tiga direkturnya hanya satu yakni Chalid sendiri. Maka itu dia memutuskan untuk rapat dengan komisaris dan tidak adanya niatan melecehkan DPR RI.

Meski demikian, dalam rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin (10/4), Komisi VII DPR RI merekomendasikan Direktur Utama PT Pertamina untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam karena tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik di PHM pada 7 Februari 2023 tanpa alasan apapun.

Seperti diberitakan, pengusiran itu berawal dari interupsi yang disampaikan sebagian besar anggota Komisi VII terkait ketidakhadiran Chalid saat kunjungan kerja (kunker) spesifik wakil rakyat itu ke Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Kalimantan Timur pada 7 Februari 2023 lalu.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN Nasril Bahar mengatakan ketidakhadiran Chalid itu melecehkan DPR. Ia mengatakan pada kunjungan itu, Komisi VII datang sejak pukul 10.00 pagi.

Namun, karena Chalid tidak hadir, kegiatan Komisi VII kosong hingga pukul 8 malam. Hingga malam itu, Chalid bahkan tidak memberikan konfirmasi atas ketidakhadirannya.

"Saya pikir ini sebuah pelecehan lah ya, pelecehan terhadap parlemen apapun namanya sama sekali tidak ada penghargaan kepada Komisi VII di hadapan PHM pada waktu itu," ucap Nasril.

Senada, Anggota Komisi VII Fraksi PKS Lamhot Sinaga menuturkan perilaku Chalid itu menghina parlemen. Menurutnya, Chalid bahkan seolah menghilang dan tidak memberikan kabar apapun atas ketidakhadirannya itu.

"Bahkan sampai hari ini tidak ada surat pernyataan apapun gitu lho atas ketidakhadirannya," kata dia.

Lamhot pun meminta Pertamina juga bertindak tegas terhadap Chalid. Ia menilai Pertamina tidak boleh membiarkan begitu saja seorang direktur utama yang menghina parlemen.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Fraksi Demokrat Muhammad Nasir pun meminta Chalid untuk keluar dari ruang rapat. Tak hanya itu, ia juga menyebut Chalid tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, direktur utama PHI seharusnya memiliki tanggung jawab pada negara. Sementara DPR menjalankan regulasi pengawasan negara. Adapun untuk menjalankan itu, DPR perlu meminta pernyataan dari direktur utama PHI.

"Saya izin pimpinan, kita enggak usah mulai rapat ini sebelum dia keluar dari ruangan ini. Gak ada gunanya juga," kata Nasir.

Atas berbagai interupsi anggotanya, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto pun akhirnya memutuskan untuk mengusir Chalid dari ruangan rapat,

"Berdasarkan masukan dari berbagai anggota yang terhormat, pimpinan rapat mengambil sikap dipersilakan dirut PHI untuk meninggalkan rapat ini untuk selanjutnya nanti ada proses selanjutnya, sepakat?" kata dia.

Chalid pun meminta maaf atas ketidakhadirannya dalam kunker Komisi VII ke PHM Kalimantan Timur Februari lalu itu.