Biodata Benny K Harman yang Sebut Pantas Bu Menkeu Naik Pitam Soal Tudingan TPPU Rp 349 Triliun

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Benny K Harman yang mempertanyakan tudingan Mahfud MD terkait transaksi janggal di Kemenkeu.

Diketahui, digelar rapat dengar pendapat bersama anggota Komisi III DPR hari ini, Selasa (11/04/2023).

Rapat tersebut dihadiri Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KNK-PP-TPPU).

Yakni Ketua KNK-PP-TPPU Mahfud MD dan anggota komite Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menanyakan kejelasan transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kemenkeu.

Ia menanyakan apakah Rp349 hanya sekadar transaksi janggal atau uang hasil tindak pidana ataupun kejahatan.

"Kami ingin tanya, yang disampaikan oleh kepala PPATK dan ketua komite apakah transaksi mencurigakan atau nilai Rp 349 triliun itu adalah uang hasil tindak pidana atau hasil kejahatan," kata Benny.

Benny mengaku memahami apabila dalam perkembangannya Sri Mulyani jadi naik pitam karena suatu tudingan.

Benny mengatakan ia menemukan sejumlah kata kunci yang menjadi pokok permasalahan transaksi janggal Rp349 triliun di Kemenkeu.

Ia menyebut masalah ini tidak perlu menjadi kehebohan publik.

Benny K Harman mengaku mendapat 'surprise' dimana Mahfud MD sebagai Ketua Komite TPPU mentok, sehingga harus mengungkap transaksi janggal Kemenkeu ke publik.

Ia juga beranggapan Mahfud MD mungkin ingin membantu Menkeu Sri Mulyani terkait temuan PPATK soal transaksi janggal.

Biodata Benny K Harman

Dr Benediktus Kabur Harman SH M, lahir 19 September 1962,  merupakan seorang doktor, politikus Indonesia dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrat.

Benny tercatat pernah mengikuti Pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Timur sebanyak dua kali yaitu 2013 dan 2018.

Selama menempuh studi Sarjana Hukum di Universitas Brawijaya, Benny aktif sebagai aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) serta menjabat sebagai Ketua PMKRI Cabang Malang 1985-1990.

Benny juga tercatat sebagai pendiri sekaligus Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mulai tahun 1995 hingga 1998.

Benny mendirikan Center for Information and Economic-Law Studies (CINLES) dan juga berposisi sebagai Direktur Eksekutif.

Benny K. Harman pun pernah terpilih menjadi salah satu anggota Komisi II DPR-RI mewakili Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pada Pemilihan Umum 2004.

Benny menikah dengan drg Maria Goreti Ernawati Harman dan memiliki tiga orang anak perempuan bernama Maria Cacelia Stevi Harman, Maria Benedikta Stella Harman, dan Maria Bernadetha Molas Harman.

Pada masa kerja 2014-2019 Benny bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Riwayat Pendidikan

SD Katolik Denge Flores, NTT (1977)
SMP Tubi Ruteng Flores, NTT (1977)
SMA Seminar ST. Pius XII Kisol Flores (1982)
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1987)
Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (1997)
Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta (2006)

Perjalanan karier

Anggota DPR RI FPKPI (Partai Keadilan dan Persatuan) tahun 2004-2009 (satu-satunya caleg terpilih dari PKPI saat itu dan caleg terakhir PKPI di DPR RI)

Berpasangan dengan Alfred M Kase untuk maju sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 2008

Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ma­lang (1986-1987)

2004 – 2009: Ketua Bidang Pengembangan Legislator Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Indonesia.

Ketua Komisi III Bidang Penegakan Hukum, Pemberantasan Korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI (2009-2012)

Wakil Ketua Komisi VI bidang BUMN, Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan DPR RI serta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI (2012-2014)

Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat

Wakil Presiden South-East Asian Parliamentarian Forum Against Corruption (2005-2010)—bagian dari organisasi parlemen dunia untuk antikorupsi

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) (1989)

Anggota Badan Pe­kerja Lembaga Studi dan Advokasi Independen Peradilan (LeIP) (1999)

SETARA Institute for Democracy (2006, bersama dengan Gus Dur)
Bersama sejumlah tokoh hukum seperti Jaksa Agung RI, Basrif Arief, SH, mendirikan National Institute for Legal-Constitutional Government (2008)

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) (1996)

Direktur Pengkajian Strategis PBHI hingga 1998

Direktur Center for Information and Economic-Law Studies (CINCLES) (1999).

>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id