Pemprov Jatim Raih Digital Government Award dari Kemenpan-RB

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih penghargaan Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kategori penerapan layanan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Senin (20/3/2023).

Penghargaan digital government SPBE Summit 2023 tersebu,t diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas bersama Menko Marvest Luhut Binsar Panjaitan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Anugerah Digital Government Award kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).

"Alhamdulillah atas penghargaan yang kami terima dalam IPPD SPBE 2023 ini akan menjadi pendorong  penguatan sinergitas diantara seluruh elemen-elemen strategis baik secara vertikal maupun secara horizontal," ungkapnya.   

Menurutnya, keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim. Dibentuk tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2022 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188.469/KTPS/013/2022.  

Dalam rangka mewujudkannya, Gubernur Khofifah menyebut, hal tersebut harus diselaraskan dengan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur S0BE  terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. 

"Arsitektur proses bisnis diatur dalam Kepgub nomor 188/1016/KPTS/013/3022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024," tuturnya. 

Disampaikan Gubernur Khofifah, Pemprov  Jatim dalam menguatkan layanan publik antara lain melalui moto Cepat, Efektif, Efisien, Tanggap ,Transparan, Akuntabel dan Responsif (CETTAR) yang terus  digaungkan Pemerintah Provinsi Jatim dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. 

"ASN Pemprov Jatim harus faham dan menjalankan moto CETTAR yang merupakan ruh yang harus dilakukan oleh seluruh tim di jajaran Pemprov Jawa Timur," tegasnya. 

Ia juga mengatakan, bahwa Pemprov Jatim meningkatkan sekaligus memaksimalkan layanan-layanan terutama terikait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur mulai bidang pendidikan, bidang kesehatan maupun di bidang ekonomi. Seluruh layanan tersebut membutuhkan dukungan ekosistem digital yang memadahi.

Di bidang investasi, Pemprov Jatim telah membangun layanan perizinan berbasis sistem informasi yaitu Jatim Online Single Submission Goes to Android Operating System (JOSS Gandos) yang mengedepankan transparansi, kepastian hukum, bebas korupsi dan pungli serta kepastian waktu. Inovasi ini juga merupakan bentuk dukungan pada Nawa Bhakti Satya, yakni menuju Jatim Berdaya dan Jatim Amanah.

Dijelaskannya JOSS Gandos adalah sebuah sistem elektronik terintegrasi yang dibangun DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, yang tujuannya untuk mempermudah perizinan di bawah kewenangan Pemprov Jatim. 

Aplikasi JOSS Gandos  ini diharapkan mampu mendukung investasi Jawa Timur Bangkit untuk terus bertumbuh demi masyarakat Jawa Timur yang sejahtera.

Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menegaskan di era serba digital, pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

“Bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi yang berdampak pada perhaikan layanan  kepada masyarakat. Kita juga perlu SDM yang mumpuni sehingga sistem informasi digital bisa dilakukan dengan optimal, dan manfaat yang optimal pula " ujarnya. 

Seperti yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim dalam mempermudah memberikan akses pelayanan bagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dengan sistem informasi elektronik Manajemen ASN Terpadu (E-Master), semua data ASN by name by address tercover dalam E- Master dan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi di smartphone Android. Sehingga semua pelayanan mulai dari kenaikan pangkat, gaji berkala dan sebagainya akan terlayani secara online.

"Aplikasi E-Master ini sangat membantu dan memudahkan dalam pengurusan, kenaikan pangkat dan karir para ASN itu sendiri. Mereka tidak lagi disibukkan dengan tumpukan kertas , mereka cukup berhadapan dengan komputer semua terlayani secara cepat dan akurat," jelasnya. 

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Apartur Negera dan Reformasi. Abdullah Azwar Anas menambahkan, penyelenggaraan forum SPBE summit, Kementerian PAN-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional memberikan apresiasi berupa Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) kepada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan pencapaian tinggi dalam penerapan SPBE, pada pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022. 

"Pemberian Digital Government Award (Anugerah Pemerintahan Digital) untuk mengapresiasi kinerja dan prestasi bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," katanya. 

Penerapan SPBE, kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna pada tanggal 2 Maret 2023. Disebutkan, bahwa arahan Presiden untuk memberikan penguatan arah kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional, mendorong komitmen Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penerapan SPBE, serta mendorong percepatan pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

"Diharapkan, penerapan SPBE mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk menunjang pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi," ungkapnya. 

"Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya," imbuhnya.